BSSN Bentuk Satgas Pemilu 2024, Paling Sering Datangi KPU By CNN IndonesiaBSSN Bentuk Satgas Pemilu 2024, Paling Sering Datangi KPU By CNN Indonesia

BSSN Bentuk Satgas Pemilu 2024, Paling Sering Datangi KPU

By CNN Indonesia

cnnindonesia.com

Ilustrasi. BSSN membentuk satgas hoaks Pemilu 2024. (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemilu 2024 untuk membendung hoaks sekaligus mencegah kebocoran data.

Langkah tersebut juga dilakukan untuk ikut melancarkan proses pemilihan hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

"BSSN sudah membentuk satgas pemilu yang bekerja sejak awal tahun. Tugasnya tentu berkaitan dengan keamanan siber dan sandi, selain itu bentuknya IT asesmen dengan KPU, Bawasli, dan stakeholder lain," kata Juru Bicara BSSN Ariandi Putra, di Jakarta, Selasa (24/10).

Pengamanan pemilu yang dimaksud Ariandi adalah pemetaan keamanan nasional dan anomali trafik sistem elektronik. Menurutnya, ini dilakukan untuk mendeteksi dini kerentanan sistem elektronik jelang pemilu.

"Jika kerentanan itu terlihat maka BSSN akan bersurat resmi kepada kementerian dan lembaga terkait. BSSN akan memberi assesment serta penanganan insiden maupun pencegahan," ujarnya.

Karena itu lembaga yang belakangan jadi langganan koordinasi BSSN adalah KPU selaku penyelenggara pemilu. Selain itu, BSSN juga berkoordinasi dengan Bawaslu dan Kemenkominfo untuk membendung penyebaran kabar hoaks serta disinformasi.

"Lembaga yang paling sering kami datangi adalah KPU. Dalam rangka penindakan, kami juga bekerja sama dengan Polri," ucapnya.

Meski ikut dalam pengamanan pemilu, Ariandi menyatakan BSSN tetap menyerahkan kendali kepada KPU. Peran BSSN sifatnya hanya membantu agar KPU bekerja sesuai prosedur soal keamanan teknologi.

"Tentunya KPU sesuai PP 71 tahun 2019, fungsi BSSN untuk memperkuat dengan memberi asistensi dan pembinaan agar KPU sesuai prosedur BSSN," kata dia.

Terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie mengungkap program "Pemilu Damai 2024" untuk menjawab potensi masalah di Pemilu 2024, termasuk mencegah perpecahan dan penyebaran hoaks.

Menurutnya, peredaran berbagai narasi politik di media sosial berpotensi menimbulkan kekacauan informasi berupa misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.

"Di Kominfo, kami sudah sepakat bahwa ada tiga masalah besar yang menjadi perhatian kita (selama Pemilu), yang pertama adalah hoaks, kedua fitnah, dan yang ketiga ujaran kebencian atau hate speech, ini yang menjadi potensi munculnya kerawanan sosial," ujar Budi, dalam acara Sarasehan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) dengan Media Massa di Cijantung, Jakarta Timur, Senin (23/10), dikutip dari siaran pers Kominfo.

Kominfo juga memiliki patroli siber yang memantau konten-konten yang mengandung ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks di internet untuk selanjutnya dilakukan pemutusan akses.

"Untuk menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman, moderasi konten dilakukan melalui klarifikasi fakta, atau bahasa Inggrisnya adalah hoax debunking, terhadap berita-berita bohong, serta pemutusan akses atau take down situs dan konten yang mengandung hoaks bersama dengan platform digital," tutur Budi.

Pada Pemilu 2019, KPU jadi salah satu target hoaks, misalnya, terkait manipulasi surat suara.

(ikw/arh)