Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara resmi menghentikan sementara proses penilaian Indonesia Game Rating System (IGRS) di Jakarta pada Jumat (17/4/2026). Kebijakan ini diambil guna melakukan investigasi menyeluruh terhadap sistem pemeringkatan gim yang belakangan menuai kritik karena ketidakakuratan penilaian.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komdigi, Sonny Hendra Sudaryana, menjelaskan bahwa langkah penundaan ini bertujuan untuk memperkuat kredibilitas sistem di masa depan. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Detik iNET, evaluasi tersebut mencakup peninjauan tata kelola dan akurasi data penilaian gim.

"Penundaan ini bersifat sementara. Langkah ini kami ambil untuk memastikan bahwa ke depan sistem IGRS dapat berjalan lebih kuat, lebih kredibel, dan dapat dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan," ujar Sonny Hendra Sudaryana, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komdigi.

Keputusan penghentian operasional IGRS ini merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Meski sistem penilaian sedang ditinjau, pemerintah memastikan tidak ada dampak teknis terhadap akses permainan yang sudah beredar di pasar domestik.

Kementerian Komdigi menegaskan bahwa seluruh gim yang saat ini beroperasi tetap dapat diakses oleh masyarakat tanpa kendala pemblokiran. Sonny menekankan bahwa mekanisme pemblokiran konten memiliki prosedur hukum yang berbeda dan tidak terkait langsung dengan jeda penilaian sistem rating ini.

Proses investigasi yang sedang berjalan melibatkan tim internal kementerian serta pihak eksternal untuk menjaga objektivitas hasil evaluasi. Namun, pihak kementerian belum memberikan rincian tenggat waktu mengenai kapan sistem rating tersebut akan diaktifkan kembali secara normal.

Kementerian Komdigi berjanji akan memberikan pembaruan informasi mengenai perkembangan hasil investigasi kepada publik secara bertahap. Fokus utama evaluasi saat ini adalah perbaikan menyeluruh pada sisi sistem teknis dan proses bisnis guna mencapai standar tata kelola yang optimal.