Padang, Beritasatu.com - PT Pertamina Patra Niaga telah memblokir setidaknya 232.000 kendaraan di seluruh Indonesia karena terindikasi menyalahgunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, mengatakan bahwa blokir tersebut dilakukan karena adanya ketidakcocokan data antara aplikasi My Pertamina dengan data yang dimiliki oleh Korlantas Polri dan Samsat.

"Hingga saat ini Pertamina telah memblokir hampir 232.000 kendaraan se-Indonesia karena ketidakcocokan data antara di My Pertamina dengan di Korlantas Polri maupun di Samsat," kata Riva Siahaan kepada Antara di Padang, Sumatera Barat, Rabu (22/11/2023).

Penyalahgunaan terjadi ketika konsumen menggunakan aplikasi My Pertamina untuk mendapatkan BBM bersubsidi dengan memasukkan data yang berbeda. Riva menegaskan bahwa Pertamina akan terus melakukan pengawasan dan peningkatan layanan, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2023-2024.

Pertamina akan memaksimalkan penerapan sistem kode batang untuk pengawasan konsumen yang membeli BBM di stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU). Jika data tidak cocok, kendaraan akan langsung diblokir. Pertamina juga berkoordinasi dengan Korlantas Polri untuk memperkuat sistem pengawasan menggunakan kode batang.

Andre Rosiade, anggota Komisi VI DPR RI, menyatakan bahwa pengawasan terhadap SPBU terus dilakukan secara berkelanjutan. Ia mengakui adanya kelangkaan pasokan BBM dan menyatakan bahwa permasalahan tersebut harus diselesaikan bersama. Terkait pasokan BBM secara nasional, Andre mengakui adanya selisih atau pengurangan kuota antara tahun 2022 dan 2023.

"Insyaallah kuota tahun 2024 menjadi 18,9 juta. Jadi, memang kuota tahun 2023 ini agak kecil dibandingkan 2022," jelas dia.