Presiden Jokowi Tetapkan 9 Layanan Utama Prioritas di Platform INA Digital
Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Azwar Anas membeberkan hasil rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai transformasi dan keterpaduan layanan digital nasional.
ADVERTISEMENT
Menurut Anas, saat ini Indonesia berada pada ambang sejarah baru dalam transformasi layanan digital. "Ini adalah sejarah pertama kalinya Republik Indonesia akan segara menuju keterpaduan layanan digital nasional," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Anas menjelaskan, Presiden Jokowi telah menetapkan prioritas pada sembilan layanan utama yang akan segera diintegrasikan dalam platform digital nasional yang dinamakan INA Digital.
Ini merupakan langkah besar menuju realisasi pemerintahan berbasis elektronik yang efisien. Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
"Kita sedang terus bergerak sejak Perpres 82/2023, ini dibuat terkait dengan govtech. Ternyata kita melihat hampir seluruh negara top 20 terbaik di dunia yang sistem pemerintahannya berbasis elektroniknya jalan. Mereka punya govtech," jelasnya.
INA Digital, yang akan dikelola Peruri, bertujuan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal sehingga memudahkan akses bagi masyarakat dan meningkatkan interoperabilitas antarkementerian dan lembaga.
Menteri PAN dan RB menekankan sudah ada peningkatan signifikan dalam indeks pemerintahan elektronik Indonesia di kancah internasional. Dengan implementasi penuh INA Digital, diharapkan Indonesia dapat melompat lebih jauh dalam peringkat tersebut.
"Alhamdulillah, goverment development index kita di internasional naik 30 peringkat dari 107 ke 77. Kami optimistis kalau nanti ini dikerjakan kita akan melompat lagi indeks kita," ujarnya.
Beberapa layanan yang akan segera diintegrasikan termasuk administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian.
Menpan RB juga menyampaikan Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar seluruh kementerian berintegrasi dengan INA Digital paling lambat pada Mei mendatang. Hal itu sekaligus menandakan urgensi dan komitmen tinggi pemerintah dalam transformasi digital.
Pada akhirnya, integrasi ini diharapkan tidak hanya mempermudah akses layanan bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintah. Dengan penekanan pada penggunaan teknologi modern dan digitalisasi, pemerintah Indonesia bertujuan mempercepat penyediaan layanan publik yang lebih responsif dan akuntabel kepada masyarakat.
“Ke depan ini rakyat tak perlu lagi mengunduh, cukup dalam satu portal berbagai layanan dengan akses SSO (single sign on) melalui pemanfaatan sertifikat elektronik, sekali isi data untuk berbagai layanan. Kalau ini selesai insyaallah Mei atau Juni, untuk memperoleh identitas kependudukan digital (IKD) masyarakat tak perlu lagi ke kelurahan, desa, cukup pakai biometrik nanti akan mendapatkan IKD,” tandas Azwar.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti terus berita terhangat dari Beritasatu.com via whatsapp
Komentar
Posting Komentar