Geram Ada 27.000 Aplikasi Layanan Pemerintah, Jokowi: Orientasinya Selalu Proyek - Beritasatu

 

Geram Ada 27.000 Aplikasi Layanan Pemerintah, Jokowi: Orientasinya Selalu Proyek

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan meluncurkan aplikasi satu pintu Government Technology (GovTech) Indonesia bernama Ina Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/05/2024).

ADVERTISEMENT

Dalam sambutannya, Jokowi menyinggung ada banyak aplikasi layanan pemerintah dalam jumlah yang besar. Ia membeberkan dari berbagai instansi pemerintah, terdapat sekitar 27.000 aplikasi.

"Bagaimana bisa lebih mudah,  kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah provinsi kabupaten/kota, ada kurang lebih 27.000 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Enggak akan mungkin mempermudah, mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih," kata Jokowi di Istana Negara, Senin (27/5/2024).

Sempat menyinggung Kementerian Kesehatan yang memiliki sekitar 400 aplikasi layanan, ia pun mengungkap, terdapat satu instansi yang bahkan memiliki lebih dari 5.000 aplikasi. "Ada yang lebih dari 5.000. Saya enggak tunjuk di kementerian mana, saking kreatifnya ini," beber Jokowi.

Meskipun telah banyak memiliki aplikasi, kata Jokowi, bahkan masih ada saja pengajuan anggaran untuk pembuatan aplikasi baru hingga mencapai anggaran total Rp 6,2 triliun.

"Perlu saya sampaikan, mulai tahun ini sudah saya sampaikan pada Januari yang lalu, bahwa mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru. Stop! Karena tadi 27.000 aplikasi yang ada. Kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada  Rp 6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru," tegas Jokowi.

Ia menduga, banyaknya aplikasi layanan lantaran banyak pimpinan instansi yang berorientasi proyek.

"Karena mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek," geram Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi melarang adanya pembuatan aplikasi layanan oleh pemerintah mulai tahun ini. Selain itu, ia juga meluncurkan aplikasi satu pintu Government Technology (GovTech) Indonesia, Ina Digital, untuk mengintegrasi seluruh layanan pemerintahan lintas instansi.