Ini Daftar Lembaga Negara yang Terkena Dampak dari Serangan Ransomware - NU Online
Ini Daftar Lembaga Negara yang Terkena Dampak dari Serangan Ransomware
Jakarta, NU Online
Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengalami serangan siber menggunakan Brain Cipher Ransomware dari kelompok Lockbit 3.0.
Dampaknya sangat signifikan terhadap lebih dari 210 instansi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. Para peretas menuntut tebusan sebesar 8 juta Dolar AS atau sekitar Rp131 miliar untuk mengembalikan kunci enkripsi data yang terancam.
Pakar Siber dari Badan Pengembangan Inovasi Strategis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (BPIS PBNU) Robin Syihab menjelaskan bahwa kemungkinan besar faktor utama dari serangan siber terhadap PDNS adalah kecerobohan manusia.
"Kemungkinan diretas itu justru kecil. Serangan dalam bentuk ransomware biasanya terjadi lebih sering akibat kecerobohan manusia dalam penggunaan program. Sementara serangan siber biasanya berupa spyware atau peretasan sistem server," ujar Robin kepada NU Online pada Senin (1/7/2024).
Serangan itu berdampak pada sejumlah lembaga publik, seperti yang dilaporkan situs resmi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kemkominfo.
Berikut daftar lembaga yang terkena dampak dari ransomware PDNS:
1. Arsip Nasional RI (ANRI)
2. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
4. Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN)
5. Dewan Kerajinan Nasional
6. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
7. Kementerian Agama (Kemenag)
8. Kementerian ATR
9. Kementerian Dalam Negeri
10. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
11. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
12. Badan Pengawas Pemilu
13. Bappenas
14. Badan Informasi Geospasial (BIG)
15. Dewan Ketahanan Keluarga dan Daerah Nasional (DKKDN)
16. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
17. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
18. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
19. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
21. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
22. Badan Pusat Statistik (BPS)
23. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
24. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
25. Kantor Staf Presiden
26. Kemenko PMK
27. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
28. Kementerian Hukum dan HAM
29. Kementerian Kesehatan
30. Kementerian Keuangan
31. Kementerian Komunikasi dan Informatika
32. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
33. Kementerian Koperasi dan UKM
34. Kementerian Luar Negeri
35. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
36. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
37. Kementerian Perdagangan
38. Kementerian Pertanian
39. Kementerian PUPR
40. Kementerian Sosial
41. Kementerian Kelautan dan Perikanan
42. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
43. Komisi Yudisial
44. Komnas HAM
45. LAPAN (Kini BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional)
46. Lembaga Administrasi Negara
47. Mahkamah Konstitusi
48. Ombudsman
49. Perpustakaan Nasional
50. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
51. Setjen DPR RI
52. Setjen MPR RI
53. Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)
54. Kementerian Perhubungan
55. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)