Komisi XI DPR Minta QRIS GPN Jangan Diutak-atik untuk Kepentingan AS

Ilustrasi kegiatan transaksi dengan QRIS (Foto: Freepik)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, memastikan QRIS dan sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) adalah bentuk nyata dari kedaulatan ekonomi Indonesia yang tidak boleh dikompromikan demi kepentingan negara lain.
Pernyataan Anis itu untuk merespon sikap Amerika Serikat yang menjadikan sistem pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai alasan dikenakannya tarif impor baru sebesar 32 persen ke Indonesia karena dianggap menghambat perdagangan bilateral.
“Indonesia harus menjaga kedaulatan ekonominya yang ditunjukkan dengan hadirnya GPN dan QRIS. Kita adalah negara berdaulat, jangan sampai kedaulatan ekonomi dan keuangan yang sudah kita bangun susah payah dikorbankan begitu saja,” ujar Anis dalam keterangan pers, Minggu (27/4/2025).
Menanggapi langkah pemerintah yang tengah melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat, Anis menyatakan dukungan penuh terhadap upaya diplomasi ekonomi yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Negoisasi yang dilakukan oleh Pemerintah harus menghasilkan win-win solution, menghormati kedaulatan ekonomi masing-masing negara. Ini harus setara, jangan sampai merugikan kepentingan nasional kita,” kata dia.
Anis juga menekankan QRIS merupakan inovasi besar dalam sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Menurutnya, kehadiran QRIS telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mendorong inklusi keuangan dan memperluas akses pembayaran digital secara merata.
“Kita harus bangga dengan capaian ini. QRIS adalah langkah maju bangsa dalam memperkuat sistem pembayaran nasional yang aman, efisien, dan independen,” ucapnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar