Dinyinyiri Trump, Pengguna QRIS Tembus 56 Juta, Transaksi Lompat Rp262 Triliun
Minggu, 27 April 2025 - 20:22 WIB
Calon penumpang menempelkan ponsel ke mesin pemindai untuk membayar kereta Moda Raya Terpadu (MRT) di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Jumat (14/3/2025). (Foto: Antara)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Tidak semua produk yang dikritik Presiden AS, Donald Trump itu jelek. Nyatanya, sistem pembayaran quick response code Indonesian standard (QRIS) yang dinyinyiri Trump, malah kebanjiran pengguna. Transaksinya jumbo pula.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo yang dikenal sebagai pencetus QRIS, layak bangga. Hingga kuartal I-2025, pengguna QRIS mencapai 56,3 juta. Atau melompat 169,15 persen ketimbang kuartal I-2024, atau secara year on year (yoy).
Adapun jumlah pengguna QRIS bagi merchant mencapai 38,1 juta yang didominasi UMKM. Selain itu, volume transaksi QRIS menyentuh 2,6 miliar transaksi, senilai Rp262,1 triliun di periode yang sama.
"Volume transaksi pembayaran digital melalui QRIS, tetap tumbuh tinggi sebesar 169,15 persen (yoy). Didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant," ujar Perry, Jakarta, dikutip Minggu (27/4/2025).
Perry bilang, kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada kuartal pertama 2025 tetap tumbuh. Hal itu didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Salah satunya dikontribusikan oleh QRIS.
"Transaksi digital melalui QRIS selama periode Ramadhan dan Idulfitri (RAFI) 2025 juga meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan volume transaksi per pengguna mencapai 111 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode RAFI 2024 sebesar 76 persen," ucap Perry.
Sebelumnya, Trump lewat Kantor perwakilan Dagang AS atau USTR mengeklaim, penerapan QRIS memiliki potensi pembatasan ruang gerak perusahaan asing untuk bersaing di pasar pembayaran digital Indonesia.
"Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, termasuk penyedia layanan pembayaran dan bank, menyampaikan kekhawatirannya karena selama proses penyusunan kebijakan kode QR oleh BI," tulis USTR dalam laporannya.
USTR juga menjelaskan bagaimana Peraturan BI No.19/08/2017 soal Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN yang mewajibkan semua transaksi ritel domestik memakai kartu debit dan kredit diproses melalui lembaga switching GPN yang berlokasi di Indonesia dan memiliki izin dari BI.
"Peraturan ini menetapkan batas kepemilikan asing sebesar 20 persen bagi perusahaan yang ingin memperoleh lisensi switching untuk berpartisipasi dalam GPN, serta melarang penyediaan layanan pembayaran elektronik lintas batas untuk transaksi ritel domestik dengan kartu debit dan kredit," tulis USTR.
USTR menerangkan, pemangku kepentingan internasional tidak diberi informasi mengenai perubahan yang mungkin terjadi atau kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka soal QRIS.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar