BI: Masih dalam Sandbox, Payment ID Tidak Diluncurkan Bulan Ini | tempo
Keuangan
BI: Masih dalam Sandbox, Payment ID Tidak Diluncurkan Bulan Ini | tempo
KEPALA Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Dicky Kartikoyono menyebut Payment ID tidak akan diluncurkan pada Agustus 2025. Menurut Dicky, hingga saat ini Payment ID masih dalam tahap uji coba atau sandbox. “Kalau bahasa digital itu, sandbox, uji-coba, eksperimentasi, piloting. Itu yang masih kami kerjakan di Bank Indonesia,” tutur Dicky, Selasa, 12 Agustus 2025.
Secara praktik menurut Dicky, penggunaan sistem ini secara khusus baru akan diuji coba bersama pemerintah bulan depan. “Dukungan yang kami berikan use case-nya atau hal yang terkait uji coba adalah bansos nontunai. Itu masih diuji coba. Bansos non-tunai akan ada program barunya oleh pemerintah di bulan September.”
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Pilot project penyaluran bansos berbasis sistem digital itu rencananya baru akan pemerintah selenggarakan pada September mendatang. Dalam kesempatan berbeda, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) M. Firman Hidayat menyatakan seluruh warga Banyuwangi akan menerima digital ID. Sehingga pemerintah bisa memverifikasi identitas penerima bantuan. "Semua masyarakat di Banyuwangi akan diberi digital ID. Ketika mereka diberi digital ID, kami bisa verifikasi, bisa pastikan bahwa si A adalah A, karena kan ada biometric recognition dan lain-lainnya," ujarnya.
Payment ID merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dan dirancang sebagai kode unik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang mengintegrasikan seluruh aktivitas keuangan individu. Melalui sistem ini, setiap orang akan memiliki kode identitas pembayaran tunggal yang terhubung dengan rekening bank, e-wallet, dan platform keuangan digital lain.
Sebelumnya, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan menyebut Bank Indonesia akan meluncurkan sistem pembayaran digital baru ini pada 17 Agustus 2025. Sebagai pilot project, Payment ID diuji coba untuk memverifikasi kelayakan penerima bantuan sosial (bansos).
Untuk penggunaan verifikasi penerima bansos, data tersebut menurutnya hanya dapat diakses lembaga yang berwenang seperti Badan Pusat Statistik (BPS) selaku pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dudi menegaskan BI tidak membagikan data ini ke lembaga lain sembarangan. “Kami sangat berhati-hati. Transparansi ini bisa disalahgunakan. Kami harus menjaga kepercayaan publik,” ujar Dudi, Jumat, 18 Juli 2025.
Pilihan editor: Pertumbuhan Uang Beredar Melambat. Tanda Apa?