Terungkap, Google Dibayar Rp2,3 Triliun untuk Sebar Narasi Israel selama Genosida Gaza Berlangsung | Sindonews

- Sebuah laporan mengungkap bahwa Google telah menandatangani kontrak senilai USD45 juta (Rp2,3 triliun) dengan kantor perdana menteri (PM)

untuk menjalankan kampanye iklan digital global yang mempromosikan narasi-narasi Israel selama genosida yang sedang berlangsung di Gaza.

Media independen, Drop Site News, adalah yang mengungkap kontrak tersebut, sebagaimana dikutip Middle East Monitor, Jumat (5/9/2025). Menurut laporan itu, kontrak mencakup iklan yang dipasang di YouTube dan melalui platform "Display & Video 360" milik Google, yang secara eksplisit dijelaskan dalam dokumen pemerintah sebagai bagian dari perang propaganda Israel.

Ditandatangani pada Juni 2025, kontrak dengan Google mengesahkan kampanye propaganda ekstensif yang secara eksplisit diberi label "hasbara", istilah Ibrani yang merujuk pada propaganda yang didukung negara, yang sering digunakan untuk menutupi tindakan militer Israel.

Baca Juga: Israel Tolak Kunjungan Macron Gara-gara Prancis Hendak Akui Negara Palestina

Kampanye tersebut diluncurkan di tengah meningkatnya kecaman internasional atas keputusan Israel untuk menghentikan semua pasokan makanan, bahan bakar, dan kemanusiaan ke Gaza pada 2 Maret lalu, yang memicu apa yang digambarkan oleh badan-badan PBB sebagai kelaparan buatan manusia.

Salah satu tayangan kampanye yang paling banyak ditonton adalah video YouTube dari Kementerian Luar Negeri Israel, yang secara keliru mengeklaim: "Ada makanan di Gaza. Klaim lain adalah kebohongan."

Iklan tersebut ditonton lebih dari 6 juta kali, didorong secara signifikan melalui promosi berbayar berdasarkan kontrak pemerintah.

Menurut catatan internal Israel, inisiatif ini dikoordinasikan melalui Badan Periklanan Pemerintah Israel (Lapam), sebuah departemen yang melapor langsung ke kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Sebagai bagian dari kampanye yang lebih luas, Israel juga menghabiskan USD3 juta untuk iklan dengan

, USD2,1 juta dengan platform Prancis-Israel

, dan jumlah yang tidak diungkapkan untuk mempromosikan konten yang berpihak pada Israel di seluruh platform Meta.

Iklan lain yang dipublikasikan berdasarkan kontrak tersebut menargetkan lembaga internasional dan LSM. Beberapa iklan berupaya mendelegitimasi Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNRWA), menuduh badan pengungsi Palestina PBB itu melakukan "sabotase yang disengaja" terhadap pengiriman bantuan.

Iklan lainnya bertujuan untuk mencemarkan nama baik kelompok advokasi hukum pro-Palestina seperti Hind Rajab Foundation, menggambarkan mereka terkait dengan "ideologi ekstremis"—sebuah tuduhan yang tidak didukung oleh bukti yang kredibel.

Sementara itu, badan-badan PBB telah membunyikan peringatan tentang kondisi kelaparan di seluruh Gaza. The Integrated Food Security Phase Classification (IPC) atau Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu mengumumkan bencana kelaparan di Gaza utara pada bulan Agustus, memperingatkan bahwa bencana tersebut akan segera menyebar ke wilayah lain.

Hingga bulan ini, setidaknya 367 warga Palestina, termasuk 131 anak-anak, telah meninggal dunia karena kelaparan dan malnutrisi, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

Meskipun demikian, Google terus menayangkan iklan pemerintah Israel yang menyangkal adanya kelaparan.

Dalam sidang dengar pendapat di Knesset [Parlemen] pada Maret 2025, para pejabat senior Israel ditekan bukan atas dasar kemanusiaan, melainkan atas kesiapan mereka untuk mengelola dampak dari isu hubungan masyarakat.

"Kami juga dapat memutuskan untuk meluncurkan kampanye digital...untuk menjelaskan bahwa tidak ada kelaparan," ujar Avichai Edrei, juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Kampanye terpisah menargetkan para pengkritik operasi militer Israel di Iran, menyusul kampanye pengeboman udara Israel selama 12 hari yang dikenal sebagai "Operation Rising Lion", yang menewaskan setidaknya 436 warga sipil Iran.

Dokumen-dokumen menunjukkan bahwa kampanye hasbara pemerintahan Netanyahu dirancang untuk mempromosikan serangan sebagai hal yang diperlukan demi keamanan "Israel dan Barat", dengan konten digital ditempatkan di seluruh platform Google dan X.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia, lembaga pemeriksa fakta, dan pejabat PBB telah menyatakan kekhawatiran atas meningkatnya peran perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat dalam memperkuat penyangkalan dan disinformasi genosida.

Pada bulan Juni, Pelapor Khusus PBB Francesca Albanese secara langsung menuduh Google mengambil keuntungan dari genosida Gaza. Menurut bocoran internal, salah satu pendiri Google, Sergey Brin, menanggapi dalam sebuah forum karyawan dengan menyebut PBB sebagai "organisasi yang secara transparan antisemit."

Google telah diawasi ketat atas perannya dalam Project Nimbus, sebuah kemitraan cloud computing dengan Amazon yang menyediakan infrastruktur bagi pemerintah Israel, termasuk militer.

Para kritikus mengatakan bahwa keterlibatan perusahaan yang semakin dalam dengan aparat perang Israel menggarisbawahi keterlibatan Silicon Valley dalam mempertahankan dan melegitimasi kekerasan negara.

(mas)