72 Negara Anggota PBB Telah Tandatangani Perjanjian Global Antikejahatan Siber - tek id
72 Negara Anggota PBB Telah Tandatangani Perjanjian Global Antikejahatan Siber
Selain itu, setiap negara penandatangan diwajibkan memasukkan pelanggaran inti ke dalam hukum nasionalnya serta menyepakati kerja sama dalam hal ekstradisi pelaku, pertukaran data, dan investigasi lintas batas.
PBB menegaskan penerapan aturan ini tetap harus memperhatikan prinsip hak asasi manusia, privasi, kebebasan berekspresi, dan asas hukum yang adil.
Kekhawatiran atas Privasi dan Hak Asasi
Namun, tidak semua pihak menyambut positif konvensi ini. Sejumlah organisasi internasional dan perusahaan teknologi besar menilai bahwa aturan tersebut berpotensi memperluas pengawasan elektronik secara berlebihan.
Organisasi seperti Electronic Frontier Foundation (EFF), Human Rights Watch, Privacy International, serta perusahaan teknologi Cisco, menilai konvensi ini belum memberikan perlindungan yang cukup terhadap privasi dan kebebasan sipil.
Mereka memperingatkan kewajiban berbagi data antarnegara bisa membuka celah penyalahgunaan untuk kepentingan politik atau pengawasan massal.
Meski menuai kritik, dukungan terhadap konvensi ini terus meluas. Selain Australia dan Spanyol, negara-negara seperti Tiongkok, Brasil, Mesir, Venezuela, Filipina, Thailand, Iran, Peru, Luksemburg, Afrika Selatan, dan Republik Ceko turut menyatakan dukungan.
Interpol dan Liga Negara Arab juga termasuk di antara pihak yang menyambut baik perjanjian tersebut.
Penandatanganan konvensi ini baru merupakan langkah pertama. Negara-negara peserta masih harus menyesuaikan undang-undang nasional mereka agar dapat menegakkan aturan dalam konvensi tersebut secara efektif.