Pratikno menegaskan transformasi digital di sektor publik bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

“Diskusinya bukan lagi tentang kita adopsi atau tidak kita adopsi. Diskusinya adalah bagaimana kita bisa mengadopsinya secara cepat, efektif, efisien, dan produktif,” ujar Pratikno.

Ia menambahkan kesiapan publik dapat ditingkatkan melalui precision policy, precision budgeting, dan precision innovation. 

“Isu-isu seperti stunting dan transformasi digital menjadi sangat krusial untuk disinergikan agar kebijakan publik lebih tepat sasaran. Mari kita bekerja dengan cara yang lebih efisien dan berdampak,” lanjutnya.

Lokakarya ini membekali para pemimpin Kemenko PMK dengan pemahaman strategis mengenai pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making) serta perumusan kebijakan presisi (precision policy) yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sebagai mitra teknologi, Microsoft Indonesia berperan aktif melalui program Microsoft Elevate, inisiatif yang mendorong peningkatan keterampilan AI lintas sektor termasuk pemerintahan, pendidikan, dan non-profit.

Program ini telah melatih lebih dari 1,2 juta peserta di seluruh Indonesia, membekali mereka dengan keterampilan AI untuk meningkatkan produktivitas dan menyelesaikan tantangan di lingkungan kerja.

“Kemampuan aparatur negara untuk memahami dan memanfaatkan AI secara bertanggung jawab dapat menentukan keberhasilan Indonesia dalam menciptakan pemerintahan yang adaptif dan inklusif,” ujar Dharma Simorangkir, Presiden Direktur Microsoft Indonesia.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan Kemenko PMK menunjukkan teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi internal sekaligus menghasilkan kebijakan publik yang lebih berdampak bagi masyarakat.

Lokakarya ini juga menghadirkan Dita Aisyah, Director & Co-Founder BINAR, yang memfasilitasi sesi interaktif bertema “AI for Decision-Making: AI-Driven Leadership for Smarter Governance.”

Dalam sesi tersebut, peserta mempelajari penerapan AI, termasuk pemanfaatan Copilot Chat, untuk memperkuat koordinasi dan pengambilan kebijakan publik secara lebih efektif.

“Melalui lokakarya ini, kami ingin menunjukkan bahwa penerapan AI dapat langsung diterapkan untuk mendukung efisiensi kerja dan pengambilan keputusan di pemerintahan,” ujar Dita.

Ia berharap para pemimpin yang mengikuti pelatihan dapat menjadi penggerak perubahan digital di lingkungan Kemenko PMK dan menularkan praktik terbaik ke instansi lain.