Model drone baru beserta komponen pentingnya tidak dapat diimpor maupun dijual di pasar Amerika Serikat.

Pemerintah China mendesak Amerika Serikat untuk segera mencabut penambahan drone buatan luar negeri ke dalam “Daftar Tercakup” milik Komisi Komunikasi Federal AS (FCC). Desakan ini disampaikan Kementerian Perdagangan China pada Selasa, 24 Desember 2025. Beijing menilai langkah tersebut sebagai tindakan keliru yang merugikan perdagangan internasional.

Kementerian Perdagangan China menegaskan pihaknya dengan tegas menentang keputusan FCC tersebut. China menilai kebijakan itu tidak berdasar dan merugikan perusahaan-perusahaan asing, khususnya dari China. Pemerintah AS diminta segera mencabut keputusan terkait tanpa penundaan.

"Penambahan pada daftar tersebut berarti model-model baru drone buatan luar negeri dan komponen-komponen pentingnya dilarang menerima otorisasi FCC, yang secara efektif melarang impor dan penjualannya di Amerika Serikat," tulis dalam laporan otoritas Tiongkok, seperti dilansir topik.id, Rabu (24/12/2025).

“Daftar Tercakup” yang diperbarui FCC pada Senin mencantumkan peralatan dan layanan komunikasi yang dianggap berisiko terhadap keamanan nasional AS. Daftar ini digunakan sebagai dasar pembatasan terhadap produk yang dinilai mengancam keselamatan dan keamanan publik Amerika. Drone dan komponen utamanya kini termasuk dalam kategori tersebut.

Masuknya drone buatan luar negeri ke dalam daftar itu berdampak langsung pada larangan pemberian otorisasi FCC. Akibatnya, model drone baru beserta komponen pentingnya tidak dapat diimpor maupun dijual di pasar Amerika Serikat. Kebijakan ini secara efektif menutup akses produsen asing ke pasar AS.

China menilai AS telah mengabaikan pertukaran komersial dan aktivitas perdagangan normal antara kedua negara. Juru bicara tersebut menyebut AS berulang kali menggeneralisasi konsep keamanan nasional. Langkah ini dinilai sebagai penyalahgunaan kekuasaan negara untuk menekan perusahaan asing.

"Dengan mengabaikan pertukaran komersial dan aktivitas perdagangan normal antara perusahaan Tiongkok dan AS, serta seruan kuat dari industri kedua negara, pihak AS telah berulang kali menggeneralisasi konsep keamanan nasional dan menyalahgunakan kekuasaan negara untuk menekan perusahaan dari negara lain, termasuk perusahaan Tiongkok," ungkap dalam laporan itu.

Menurut China, kebijakan tersebut juga bertentangan dengan seruan kuat dari pelaku industri di kedua negara. Tindakan AS dianggap menciptakan distorsi pasar dan merusak prinsip persaingan yang adil. Beijing menyebutnya sebagai praktik intimidasi sepihak yang merugikan stabilitas perdagangan global.

Kementerian Perdagangan China menegaskan akan mengambil langkah tegas jika AS tetap mempertahankan kebijakan tersebut. Pemerintah China berkomitmen melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan nasionalnya. Respons lanjutan akan disesuaikan dengan perkembangan sikap pihak AS.

"Jika pihak AS bersikeras untuk menangani masalah ini dengan cara yang salah, China akan teguh mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan China," tutup dalam laporan tersebut.