Indosat Ooredoo Hutchison menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung penerapan registrasi SIM card berbasis biometrik menggunakan data pengenalan wajah (face recognition). Bahkan, operator selelur ini mengungkapkan sistem tersebut sudah lebih dulu diterapkan secara sukarela sejak tahun lalu.

Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Reski Damayanti, mengatakan dari sisi sistem dan keamanan, Indosat berada dalam posisi siap memenuhi kebutuhan pelanggan yang akan mengaktifkan nomor seluler prabayar.

"Untuk sistem, alhamdulillah sudah siap. Sistem security-nya juga sudah tersertifikasi ISO," ujar Reski ditemui usai peluncuran Registrasi Biometrik di Gedung Sarinah, Jakarta, Selasa (27/2/2026).

Ia menjelaskan, Indosat telah menguji dan menerapkan registrasi biometrik pengenalan wajah sejak 2025. Namun pada tahap awal, penerapannya masih bersifat sukarela bagi pelanggan.

"Kalau bisa dibilang, kita sudah siap bahkan sudah menerapkan sejak Maret 2025. Waktu itu sifatnya masih voluntary basis. Yang mau biometrik silakan," jelasnya.

Hingga kini, jumlah pelanggan yang secara sukarela melakukan registrasi biometrik disebut kurang lebih 400 ribu pengguna.

Reski menegaskan, penerapan biometrik bukan muncul tiba-tiba, melainkan berangkat dari kebutuhan bersama untuk menekan maraknya kejahatan digital, khususnya penipuan dan spam.

"Ini bukan ide siapa-siapa. Memang dari pemerintah melihat sudah ada kebutuhan. Dari sisi telco, termasuk Indosat, ini jadi concern besar," ujarnya.

Untuk menjangkau pelanggan di daerah, Indosat memastikan registrasi biometrik dapat dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk gerai dan outlet.

"Kami sudah lakukan uji coba di gerai dan outlet-outlet. Selain itu, self-registration juga bisa dilakukan kalau perangkatnya punya kamera," jelasnya.

Terkait efektivitas biometrik dalam menekan penipuan, Reski mengakui tidak ada solusi tunggal untuk memberantas scam. Namun, biometrik diyakini bisa mempersempit ruang penyalahgunaan identitas.

Disampaikannyanya bahwa pemberantasan scam membutuhkan ekosistem yang lebih luas, mulai dari penegakan hukum hingga sistem pembayaran. Indosat sebelumnya telah menghadirkan fitur anti-spam dan anti-scam yang membantu pelanggan mengatasi penipuan digital pada Agustus 2025.

"Ini bukan cuma preventif. Perlu enforcement, legal enforcement. Telco punya tanggung jawab preventif, tapi kita butuh kerja sama semua pihak untuk berperang melawan scam," tegas Reski.

Dalam kesempatan itu, Reski juga memaparkan data Global Anti Scam Alliance (GASA) Indonesia yang menunjukkan potensi kerugian akibat scam di Indonesia jauh lebih besar dari angka resmi. Menurut Reski, banyak korban penipuan enggan melapor karena nominal kerugian dianggap kecil, sehingga tidak tercatat dalam data resmi.

"Data OJK sekitar Rp9 triliun itu berdasarkan laporan. Tapi dari survei GASA, potensi kerugian di Indonesia tahun lalu bisa mencapai Rp 49 triliun," ungkapnya.

Ke depan, Indosat juga tengah mengkaji pengembangan lanjutan fitur SATSPAM, termasuk kemungkinan pemblokiran otomatis. "Sedang kami lihat pengembangannya, supaya konsumen semakin nyaman," pungkas Reski.