Share

Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim menyapa wartawan usai sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/1/2026). (Foto: Antara Foto/Bayu Pratama S/tom).

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

Laptop Chromebook yang diborong Kemendikbudristek di era kepemimpinan Nadiem Makarim disebut macet total untuk kebutuhan dasar sekolah. Mulai dari mengakses Dapodik sampai menjalankan UNBK, perangkat yang digadang-gadang canggih ternyata tak sanggup mengemban pekerjaan enteng seperti ini.

Sinyal persoalan sebenarnya sudah ada sebelum proyek dipaksa jalan. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) lebih dulu mengetes 1.000 unit Chromebook di wilayah 3T sepanjang 2018–2019. Alih-alih koreksi kebijakan, pengadaan malah digeber.

Demikian kesaksian eks Plt Kasubdit Fasilitasi Sarpras dan Tata Kelola Direktorat SMP Kemendikbudristek, Cepy Lukman Rusdiana, di sidang Tipikor PN Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2026).

Menurut Cepy, Chromebook terlalu bergantung internet dan tidak akrab bagi guru maupun murid yang terbiasa memakai laptop Windows. Lebih fatal lagi, program wajib kementerian ikut mandek.

Cepy bilang, aplikasi Dapodik tak bisa di-install di Chromebook. Padahal, aplikasi itu menjadi tulang punggung pendataan sekolah, guru, dan murid di seluruh Tanah Air.

"Yang ketiga adalah karena Chrome OS ini spesifikasi khusus untuk Chromebook, maka aplikasi-aplikasi berbasis Windows yang selama ini dipakai oleh mungkin siswa dan guru tidak bisa diinstal dan dipakai dalam Chromebook tersebut," papar Cepy.

Jaksa langsung mencecar aplikasi apa saja yang tidak berjalan.

Baca Juga:

"Aplikasi yang sudah existing tidak bisa digunakan di Chromebook. Itu apa saja aplikasi yang sudah existing itu?" tanya jaksa.

"Seperti kalau dari kementerian itu ada Dapodik," jawab Cepy.

"Dapodik itu isinya aplikasi apa itu?" tanya jaksa.

"Aplikasi pendataan sekolah, siswa, dan sarana prasarana dan segala macam," jawab Cepy.

Chromebook, sambung Cepy, juga kandas saat dibutuhkan untuk UNBK.

"Berdasarkan hasil survei yang dari Pustekkom tersebut, poin keempatnya adalah Chromebook tidak bisa menjalankan aplikasi UNBK pada saat itu," ucap Cepy.

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut Nadiem dan jajaran sengaja mengarahkan kebijakan pengadaan laptop pendidikan 2019–2024 agar wajib memakai Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Efeknya, ekosistem Google menjadi satu-satunya pintu, sementara penyedia lain disingkirkan.

Baca Juga:

Jaksa menilai keputusan itu tidak bersandar pada kebutuhan nyata sekolah, terutama di daerah terpencil. Harga disebut dipatok tanpa riset memadai, pengadaan lewat e-Katalog dan SIPLah dinilai tanpa uji kewajaran.

Kerugian negara ditaksir tembus Rp 2,18 triliun, terdiri dari dugaan mark up Rp 1,567 pengadaan Chromebook dan Rp 621 miliar untuk CDM yang dinilai tak perlu. Jaksa menuding Nadiem mendapat keuntungan pribadi sekitar Rp 809 miliar.

Usai eksepsinya ditolak majelis hakim, Nadiem justru mengklaim Chromebook adalah perangkat pendidikan terbaik di dunia. Ia kecewa putusan sela tak memihaknya.

"Meski begitu, saya menghormati proses hukum. Saya juga ingin berterima kasih kepada majelis hakim walau ini bukan keputusan yang saya harapkan," tutur Nadiem saat ditemui usai sidang pembacaan putusan sela majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (12/1/2026).

Yang paling ia tekankan bukan soal perkara, melainkan reputasi Chromebook. Nadiem menyebut Google sudah buka suara dan memastikan tidak ada konflik kepentingan terkait pengadaan laptop tersebut. Ia juga menyebut mayoritas investasi Google terjadi sebelum dirinya menjadi menteri.

Lebih jauh, menurut Nadiem, produk yang menyeretnya ke meja hijau bukan laptop ecek-ecek. Nadiem sesumbar perangkat itu bisa dipakai tanpa koneksi internet

"Google juga berbicara Chromebook itu laptop nomor satu untuk pendidikan di dunia. Semoga ini bisa jadi penerangan," ungkap dia.

Baca Juga: