• Gadget

Kamis, 29 Januari 2026 - 04:58 WIB

• Deepfake kini menjadi ancaman utama yang berpotensi memanipulasi sistem verifikasi wajah pada registrasi kartu SIM.
• Data biometrik seperti sidik jari atau wajah bersifat permanen; kebocoran tidak dapat diperbaiki atau diganti.
• Integritas kebijakan registrasi SIM Card Biometrik sangat bergantung pada pengawasan ketat distribusi kartu fisik.

Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) mengeluarkan peringatan keras mengenai potensi ancaman keamanan digital yang menyertai kebijakan registrasi SIM Card biometrik. Pemanfaatan teknologi verifikasi wajah yang kian masif menghadapi tantangan signifikan dari perkembangan kecerdasan buatan (AI). Khususnya, teknologi deepfake kini menjadi momok yang harus diwaspadai pemerintah dan operator seluler.

Founder and Chairman ICSF, Ardi Sutedja K., menjelaskan bahwa ancaman terbesar datang dari kemampuan deepfake menciptakan citra wajah palsu yang menyerupai aslinya. Jika sistem registrasi SIM Card biometrik tidak diperkuat dengan fitur deteksi anti-deepfake yang memadai, validasi identitas berisiko tinggi dimanipulasi oleh pelaku kejahatan siber. Ardi menegaskan bahwa meskipun teknologi biometrik terus maju, kejahatan siber pun tidak pernah stagnan. Pelaku akan selalu mencari celah baru.

Ancaman Deepfake dan Kelemahan Verifikasi Biometrik

Pemanfaatan pengenalan wajah dalam proses pendaftaran SIM card sejatinya menawarkan solusi yang menjanjikan untuk menekan kejahatan digital seperti penipuan daring, SIM swap, dan penyalahgunaan nomor. Sistem ini diharapkan mampu mempersulit penggunaan identitas palsu.

Namun demikian, Ardi Sutedja menekankan perlunya mekanisme deteksi anti-deepfake dan sistem audit yang kuat. Tanpa pengamanan berlapis, biometrik wajah hanya menjadi formalitas belaka yang mudah ditembus oleh manipulasi digital canggih. Oleh sebab itu, pembaruan teknologi pengamanan dan penilaian risiko harus dilakukan secara berkala.

Risiko Eksploitasi Lewat Social Engineering

Selain manipulasi teknis melalui deepfake, potensi kebocoran dan penyalahgunaan juga muncul dari rekayasa sosial (social engineering). Metode ini memanfaatkan kelemahan manusia untuk mencuri akses ke data biometrik atau sistem registrasi.

ICSF menilai pelatihan intensif serta sosialisasi bagi petugas registrasi menjadi sangat krusial. Mereka wajib mampu mengenali dan mencegah upaya manipulasi yang semakin kompleks di lapangan. Kesadaran petugas adalah lini pertahanan pertama dalam menjaga integritas data pengguna.

Data Biometrik: Mengapa Lebih Bahaya dari Password?

Isu krusial lain yang wajib dipertimbangkan pemerintah adalah risiko kebocoran data biometrik masyarakat. Data ini memiliki karakteristik unik yang sangat berbeda dibandingkan data pribadi konvensional seperti kata sandi atau PIN.

Ardi Sutedja mengingatkan, jika kata sandi atau PIN bocor, kita masih memiliki opsi untuk segera menggantinya. Sebaliknya, data biometrik, baik itu sidik jari maupun wajah, bersifat permanen dan melekat seumur hidup pada individu.

Kasus kebocoran data biometrik telah terjadi di berbagai negara dan sering menimbulkan dampak jangka panjang yang fatal. Data yang jatuh ke tangan tidak bertanggung jawab berpotensi disalahgunakan untuk pemalsuan identitas, akses ilegal ke rekening bank, hingga pengambilalihan akun penting.

Menjaga Kepercayaan Publik dan Pengawasan Kebijakan

Efektivitas kebijakan registrasi SIM Card biometrik tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi verifikasi, tetapi juga pada integritas seluruh proses registrasi. Jika distribusi kartu SIM di pasar masih longgar, dan praktik jual beli SIM card ilegal tetap terjadi, sistem biometrik akan kehilangan fungsinya.

Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga data biometrik harus terus digencarkan. Selain itu, kebijakan ini harus diukur secara berkala. Pengukuran efektivitas harus mencakup aspek perlindungan hak konsumen, tingkat kepuasan pengguna, dan bukan sekadar penurunan angka kejahatan. ICSF mendorong pengawasan distribusi yang ketat, kolaborasi antarlembaga, serta penegakan hukum yang konsisten untuk memastikan keamanan digital masyarakat.