Direktur FBI, Kash Patel, mengungkapkan bahwa lembaganya membeli data komersial untuk memungkinkan agen federal melacak pergerakan serta lokasi individu.

Direktur FBI, Kash Patel, telah mengonfirmasi di hadapan Senat Amerika Serikat (AS) bahwa lembaganya membeli data komersial yang memungkinkan agen federal untuk melacak pergerakan dan lokasi individu.

Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai privasi warga negara serta metode lembaga penegak hukum dalam menghindari konstitusi.

Dalam kesaksiannya, Patel menegaskan bahwa praktik tersebut dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

“Kami membeli informasi yang tersedia secara komersial sesuai dengan Konstitusi dan undang-undang di bawah Electronic Communications Privacy Act. Sejauh ini, data tersebut telah menghasilkan intelijen yang berharga bagi kami,” ujar Patel, dikutip dari Engadget, Jumat (20/3/2026).

Secara hukum, berdasarkan putusan Mahkamah Agung dalam kasus Carpenter v. United States tahun 2018, penegak hukum diwajibkan untuk mendapatkan surat izin penggeledahan (warrant) guna memperoleh data lokasi dari penyedia layanan seluler.

Namun, pembelian data melalui pihak ketiga atau pasar terbuka menciptakan celah yang memungkinkan FBI untuk mendapatkan informasi serupa tanpa pengawasan dari pengadilan.

Senator Ron Wyden mengkritik keras praktik ini dalam sesi dengar pendapat Komite Intelijen. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk pembangkangan terhadap semangat Amandemen Keempat.

“Melakukan hal tersebut tanpa surat perintah adalah sebuah 'pelanggaran' yang memuakkan terhadap Amandemen Keempat. Ini sangat berbahaya mengingat penggunaan kecerdasan buatan (AI) kini mampu menyisir informasi pribadi dalam jumlah besar,” tegas Wyden.

Patel Punya Catatan Buruk

Kritik terhadap FBI semakin meningkat seiring dengan kontroversi yang melingkupi kepemimpinan Patel.

Sebelumnya, Patel mendapat perhatian publik karena dugaan penyalahgunaan sumber daya pemerintah, termasuk penggunaan tim SWAT untuk kepentingan pribadi dan pelanggaran protokol saat perayaan kemenangan hoki putra di Olimpiade Musim Dingin.

Kekhawatiran mengenai privasi data tidak hanya ditujukan kepada FBI, tetapi juga kepada lembaga-lembaga keamanan nasional lainnya yang kini berada di bawah pengawasan ketat.

1. DHS (Departemen Keamanan Dalam Negeri): Sedang menghadapi gugatan hukum terkait dugaan pelacakan ilegal terhadap pengunjuk rasa yang berkaitan dengan penggerebekan imigrasi.
2. Pentagon: Menjadi sorotan publik setelah mengklasifikasikan perusahaan AI, Anthropic, sebagai "risiko rantai pasok" karena perusahaan tersebut menolak penggunaan produknya untuk pengawasan massal terhadap warga Amerika.

Kelompok-kelompok yang mendorong reformasi hukum, termasuk Senator Wyden, kini mendesak agar dilakukan perombakan menyeluruh terhadap regulasi yang mengatur akses pemerintah terhadap informasi pribadi warga.

Mereka berpendapat bahwa perlindungan privasi yang ada saat ini sudah tidak memadai untuk menghadapi arus pengawasan digital yang semakin meluas.