TEHERAN - Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar berlomba-lomba membangun koridor data darat melalui Irak dan Suriah. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada kabel serat optik bawah laut Hormuz.

Selama beberapa dekade, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah membangun jaringan pipa minyak darat berskala besar.

Infrastruktur ini memungkinkan minyak mencapai pasarduniatanpa harus melewati Selat Hormuz. Kini, kelompok negara-negara ini menerapkan formula serupa untuk infrastruktur internet.

Persaingan semakin intensif ketika Iran membalas dengan serangan terhadap pusat data Amazon di Teluk, yang merupakan hambatan internet utama di kawasan tersebut. Ketergantungan yang berlebihan pada kabel bawah laut menimbulkan risiko yang signifikan, dan perbaikan akan sulit dilakukan jika terjadi perang. Oleh karena itu, pembangunan jalur darat menjadi tugas yang mendesak.

Persaingan untuk koridor data berbasis darat
Saat ini terdapat enam proyek besar yang bersaing untuk menghubungkan internet kawasan Teluk ke Eropa melalui jalur darat.

Proyek yang perkembangannya paling pesat adalah SilkLink, yang dipimpin oleh STC Group dari Arab Saudi. Kabel sepanjang 4.500 km ini membentang melalui Yordania dan Suriah hingga titik pendaratannya di Mediterania. Fase pertama SilkLink diperkirakan akan mulai beroperasi dalam waktu sekitar 18-24 bulan.

Ketika perang pecah, perbaikan kabel bawah laut menjadi hampir mustahil. Foto:SSC.
Qatar juga ikut serta dalam perlombaan ini dengan proyek dari grup Ooredoo. Mereka sedang membangun kabel bernama Fibre in Gulf (FiG) yang menghubungkan negara-negara Teluk dan Irak. Ooredoo telah berkomitmensebesar $500 jutauntuk mengembangkan jalur dari Irak melalui Turki. Irak saat ini dianggap sebagai titik transit penting untuk lalu lintas data antara Asia dan Eropa.

Selain itu, konsorsium swasta lain juga sedang mengerjakan proyek WorldLinksenilai $700 juta. Kabel hibrida ini membentang dari Uni Emirat Arab ke Semenanjung Al-Faw di Irak dan melewati Kurdistan. Proyek ini menargetkan klien besar, operator internasional, dan aplikasi kecerdasan buatan. Semua proyek ini menunjukkan tekad untuk melepaskan diri dari isolasi geografis di dunia maya.

"Persaingan untuk membangun koridor darat mencerminkan unsur kompetitif dan berpengaruh, bukan upaya terkoordinasi," kata Kristian Coates Ulrichsen, seorang ahli di Baker Institute di Rice University, kepadaRestofWorld.

Ia juga mencatat bahwa konflikmiliteryang berkepanjangan dapat menghentikan rencana ini, menyoroti persaingan ketat antar negara di kawasan tersebut.

Terlepas dari pentingnya secara strategis, jalur kabel darat menghadapi banyak risiko. Jalur yang direncanakan semuanya melewati wilayah yang tidak stabil secara politik. Suriah, Irak, Sudan, dan Ethiopia adalah negara-negara yang pernah mengalami konflik yang mengganggu infrastruktur. Di masa lalu, upaya serupa dengan sistem JADI gagal karena perang saudara Suriah.

Kabel serat optik bawah laut masih menawarkan keunggulan biaya yang lebih rendah dan kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan jalur darat. Ketergantungan pada Laut Merah telah menjadi kebiasaan yang sangat mengakar. Pembangunan di darat membutuhkan koordinasi yang kompleks antara pemerintah negara tetangga. Pertanyaan tentang kepemilikan dan biaya transit masih belum terselesaikan.

“Siapa yang diizinkan untuk membeli dan mengoperasikan pasangan kabel serat optik lintas negara dan berapa harganya?” tanya Alan Mauldin, Direktur Riset diTeleGeography.

Hambatan regulasi seringkali lebih sulit diatasi daripada pemasangan kabel serat optik. Kebijakan masing-masing negara akan menentukan kelayakan ekonomi rute tersebut.

Saat ini, Turki berfungsi sebagai gerbang utama untuk data yang masuk ke pasar Eropa. Namun, apakah lalu lintas data benar-benar melewatinya bergantung pada infrastruktur pertukaran data. Para ahli khawatir bahwa data dapat terputus kapan saja jika konflik bersenjata kembali meletus.

Keberhasilan atau kegagalan proyek ini bergantung pada kemampuan negara-negara Teluk untuk bekerja sama.

"Persaingan itu sehat jika berlangsung dalam aturan yang telah ditetapkan dan menguntungkan pelanggan," kata Ali Bakir, seorang profesor di Universitas Qatar.

Tanpa konsensus, opsi ini kemungkinan besar bukanlah alternatif yang sempurna.

Pada akhirnya, perusahaan teknologi besar dihadapkan pada pilihan hidup dan mati. Mereka harus memutuskan apakah akan terus beroperasi di "zona panas" militer atau tidak.

(wbs)