Ringkasan Berita:

  • Kepala BGN Dadan Hindayana membantah harga motor listrik program MBG mencapai Rp58 juta per unit 
  • Ia menyebut pemerintah membeli sekitar Rp42 juta, lebih rendah dari harga pasar 
  • Kendaraan ini digunakan untuk operasional distribusi gizi di daerah terpencil. 
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, membantah kabar yang menyebut harga pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp58 juta per unit.

Dadan mengklaim bahwa pemerintah mendapatkan harga jauh lebih murah dari harga pasaran, yakni Rp42 juta per unit.

"Harga pasaran Rp52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp42 juta di bawah harga pasaran," kata Dadan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dijelaskan Dadan, pengadaan kendaraan operasional ini merupakan bagian dari anggaran tahun 2025 yang telah direncanakan sebelumnya. Dari target awal sebanyak 24.400 unit, pemerintah merealisasikan pengadaan sekitar 21.800 unit motor listrik.

"Ya motor listrik kan sudah ada dalam perencanaan 2025, masuk dalam anggaran 2025. Dan realisasinya dari target 24.400 itu hanya bisa kita realisasikan 21.800-an dan sudah masuk ke dalam anggaran 2025," jelasnya.

Dadan juga menjelaskan bahwa puluhan ribu motor listrik ini tidak diperuntukkan bagi pejabat, melainkan sebagai kendaraan operasional di lapangan.

Baca juga: BGN Akui Beli 21 Ribu Motor Listrik Pakai Anggaran 2025, Dibagikan untuk Seluruh Operasional SPPG

Distribusi akan difokuskan untuk personel di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas di wilayah terpencil.

"Iya akan kita distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG terutama untuk di daerah daerah yang sulit," tuturnya.

Urgensi pembelian motor listrik ini, menurut Dadan, berkaitan langsung dengan jangkauan pelayanan distribusi gizi ke pelosok desa.

Banyak wilayah target program yang hanya bisa diakses menggunakan kendaraan roda dua untuk menunjang operasional harian.

"Ya program ini kan menjangkau daerah daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional," jelasnya.

Dadan memastikan bahwa pengadaan ini hanya dilakukan untuk tahun anggaran 2025. Pemerintah tidak merencanakan adanya pembelian tambahan unit kendaraan pada tahun mendatang.

"Untuk sementara kita cukupkan dulu sekian karena ini kan anggaran 2025 ya, 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian," pungkasnya.