Sejumlah perusahaan teknologi besar seperti X dan Meta bahkan menghadapi tekanan serius hingga ancaman sanksi ketika tidak mematuhi aturan tersebut.

Contoh lain terlihat di Rusia yang menerapkan kebijakan lebih ketat, termasuk kewajiban penyimpanan data lokal serta kontrol terhadap konten digital.

Beberapa platform global seperti LinkedIn bahkan diblokir karena tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Pratama menilai kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa isu kedaulatan digital berkaitan erat dengan kontrol terhadap data dan infrastruktur digital.

Ia menegaskan, langkah Indonesia dalam mewajibkan pendaftaran PSE merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan digital nasional.

Selain itu, potensi pemblokiran terhadap platform yang tidak patuh dinilai sebagai langkah preventif dalam melindungi masyarakat.

Dalam praktik keamanan siber, ketiadaan entitas penanggung jawab hukum akan menyulitkan proses penegakan hukum jika terjadi pelanggaran.

Dengan adanya kewajiban registrasi PSE, negara memiliki titik kontak yang jelas untuk melakukan koordinasi, audit, hingga penindakan.

Pratama menilai bagi platform sebesar Wikimedia Foundation, proses pendaftaran PSE seharusnya tidak menjadi kendala berarti.

“Secara teknis, proses ini hanya membutuhkan penyediaan informasi terkait identitas badan hukum dan komitmen terhadap kepatuhan regulasi di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Ia mengatakan pemerintah telah memberikan waktu yang cukup, termasuk perpanjangan sejak tahun lalu, untuk menyelesaikan proses pendaftaran.

“Pemerintah menegaskan komitmen dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik,” kata Alexander.

Jika tidak juga dipenuhi, pemerintah membuka kemungkinan pemblokiran terhadap layanan Wikimedia, termasuk Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons.

Langkah ini menegaskan arah kebijakan Indonesia yang semakin aktif dalam mengatur ruang digital nasional, sekaligus memperkuat posisi negara dalam menghadapi raksasa teknologi global.

Komisi I DPR

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam menegakkan kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk terhadap Wikimedia Foundation selaku pengelola Wikipedia.

Dukungan tersebut disampaikan Dave menyusul belum rampungnya proses pendaftaran Wikimedia sebagai PSE lingkup privat di Indonesia. Ia menegaskan, tata kelola ruang digital harus dijalankan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Dave, regulasi PSE merupakan instrumen penting untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam ekosistem digital nasional. Selain itu, aturan tersebut juga bertujuan melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan digital.

“Setiap platform digital, baik lokal maupun internasional, perlu menghormati dan mematuhi ketentuan tersebut sebagai wujud penghargaan terhadap kedaulatan hukum Indonesia,” kata Dave dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Ia menambahkan, kewajiban ini berlaku tanpa pengecualian, termasuk bagi platform global yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Dengan demikian, tidak terjadi ketimpangan antara pelaku usaha digital domestik dan internasional.

Meski demikian, Dave mengingatkan agar pemerintah tetap mempertimbangkan aspek akses publik terhadap informasi. Ia menilai Wikipedia memiliki peran strategis sebagai sumber pengetahuan terbuka.

Menurut dia, Wikipedia telah menjadi rujukan utama bagi masyarakat dalam berbagai kebutuhan, mulai dari pendidikan, penelitian, hingga informasi sehari-hari.

“Mengurangi akses terhadap layanan ini tentu dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi masyarakat, khususnya dalam hal literasi dan keterbukaan informasi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Dave mendorong agar langkah penegakan regulasi dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Ia meminta Kemkomdigi mengedepankan pendekatan yang komunikatif dan persuasif.

Pendekatan dialog dinilai penting untuk memastikan kepatuhan tanpa menimbulkan kesan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.

Dave juga menekankan pentingnya transparansi dalam menjelaskan tujuan regulasi kepada publik maupun pihak terkait. Hal ini diharapkan dapat membangun pemahaman bersama.

Ia menilai, keterbukaan pemerintah dalam menerima masukan akan membantu menciptakan solusi yang seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan akses informasi.

“Kepatuhan terhadap hukum adalah kewajiban, tetapi menjaga akses publik terhadap pengetahuan merupakan tanggung jawab bersama,” kata Dave.

Lebih lanjut, ia menyatakan optimistis tata kelola digital Indonesia dapat berjalan efektif jika pendekatan tegas diimbangi dengan solusi yang inklusif.

“Dengan pendekatan yang tegas sekaligus solutif, kami percaya ruang digital Indonesia dapat tetap terbuka, sehat, dan bermanfaat,” ujarnya.