Gawat! 100.000 Data Wajib Pajak di Bapenda Jombang Dikabarkan Bocor Dijual di Darkweb - Jawa Pos
Gawat! 100.000 Data Wajib Pajak di Bapenda Jombang Dikabarkan Bocor Dijual di Darkweb
JOMBANG – Pemkab Jombang dikabarkan jadi korban peretasan. Sebanyak 100 ribu data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jombang disebut tengah bocor dan dijual bebas di darkweb.
Informasi kebocoran data Bapenda Jombang tersebut diungkap salah satu akun media sosial X @DailyDarkWeb. Dalam sebuah unggahan yang diposting pada (27/4), akun itu mengunggah temuan data yang diduga berasal dari sistem layanan pemerintah daerah.
“ A threat actor claims to have leaked data from Jombang Regional Revenue Agency (bapenda.jombangkab.go.id) in East Java, Indonesia,” tulis akun tersebut. Atau artinya “Seorang pelaku ancaman mengklaim telah membocorkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Jombang (bapenda.jombangkab.go.id) di Jawa Timur, Indonesia,” dikutip Selasa (28/4)
Dalam unggahan yang sama, akun @DailyDakrWeb juga melaporkan data yang bocor itu, berisi sekitar 100.000 catatan (2025-2026) dalam format CSV.
Dalam unggahan itu, akun itu juga menjelaskan data yang bocor mencakup berbagai informasi sensitive. Mulai dari nama warga, nomor telepon, hingga detail permintaan layanan pajak dan administrasi.
Tak hanya itu, dataset tersebut juga memuat jenis aplikasi layanan, status pemrosesan, data lokasi seperti desa dan kecamatan, hingga metadata internal seperti petugas entri, jadwal penanganan, dan catatan administrasi.
Akun tersebut menilai sistem yang diretas kemungkinan merupakan platform pengelolaan layanan publik dan pajak daerah, sehingga tingkat sensitivitas data dinilai sangat tinggi.
“This system appears to manage public service and tax-related requests, making the data highly sensitive for both citizens and government operations…. Risk includes targeted scams, impersonation, and abuse of government service workflows,” atau “Sistem ini tampaknya mengelola permintaan layanan publik dan terkait pajak, sehingga data tersebut sangat sensitif bagi warga dan operasi pemerintah…. Risiko meliputi penipuan yang ditargetkan, peniruan identitas, dan penyalahgunaan alur kerja layanan pemerintah,” tutupnya.
Dikonfirmasi terpisah, Sekdakab Jombang Agus Purnomo menyebut belum menerima info lebih lanjut terkait masalah kebocoran data tersebut. “Untuk laporan secara resmi belum kami dapat, dan belum bisa dipastikan juga itu,” lontarnya.
Pihaknya menyebut, akan segera meminta konfirmasi dan penjelasan langsung dari pejabat terkait informasi tersebut. “Kami akan cek dulu ke Bapenda,” pungkasnya.
Sementara hingga kini, Kepala Bapenda Jombang Solahudin Hadi Sucipto belum mau berstatemen apapun. Upaya konfirmasi kepadanya belum berbalas. (riz/ang)
