Jakarta -

Iran akan mengenakan biaya kepada sejumlah perusahaan teknologi Amerika Serikat yang menggunakan kabel internet bawah laut yang membentang di bawah jalur pelayaran Selat Hormuz.

"Kami akan mengenakan biaya pada kabel internet," kata juru bicara militer Iran dan Korps Garda Revolusi Islam Ebrahim Zolfaghari dalam unggahannya, seperti dikutip dari ArsTechnica, Rabu (20/5/2026).

Postingan Zolfaghari yang singkat tidak menjelaskan bagaimana Iran akan menagih biaya tersebut atau menegakkan aturan terkait proyek kabel internet bawah laut, mengingat sebagian besar rute kabel melewati perairan Oman.

Namun, media milik pemerintah Iran seperti Tasnim dan Fars memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang bagaimana Iran dapat mengenakan biaya lisensi kepada perusahaan teknologi AS untuk penggunaan dan pemeliharaan kabel bawah laut.

Proposal yang diungkap Tasnim mengungkap pengenaan biaya lisensi kepada perusahaan seperti Meta, Google, Amazon, dan Microsoft untuk penggunaan kabel internet bawah laut. Iran juga diklaim berhak memperbaiki dan memelihara kabel bawah laut tersebut.

Kabel internet bawah laut aktif yang melewati Selat Hormuz sebagian besar melayani pengguna di negara Arab Teluk. Jaringan kabel itu mencakup Asia Africa Europe-1, FALCON, dan Gulf Bridge International Cable System.

Menurut organisasi riset telekomunikasi TeleGeography, ada beberapa titik kabel internet FALCON dan Gulf Bridge yang melintasi perairan teritorial Iran. CNN juga melaporkan bahwa media pemerintah Iran mengeluarkan ancaman akan merusak kabel-kabel tersebut.

TeleGeography juga mengungkap lalu lintas internet Eropa dan Asia tidak terancam risiko besar akibat konflik di Selat Hormuz karena sebagian besar lalu lintas tersebut melewati kabel di Laut Merah.

Namun, kabel internet bawah laut di Laut Merah telah mengalami kerusakan dalam beberapa tahun terakhir, yang diperparah lamanya waktu tunggu perbaikan dan serangan pemberontak Houthi yang bersekutu dengan Iran.

Semua risiko ini mendorong perusahaan teknologi AS dan negara-negara Teluk untuk membagun rute kabel internet di darat agar tidak melewati Selat Hormuz. Namun, proyek ini juga memiliki kerumitan geopolitik tersendiri karena harus melewati negara-negara rawan konflik seperti Suriah, Irak, Sudan, dan Ethiopia.

(vmp/vmp)