Kasus Deepfake Mahasiswa Untan Memicu Diskusi Keamanan Perempuan di Ruang Digital -
Kasus Deepfake Mahasiswa Untan Memicu Diskusi Keamanan Perempuan di Ruang Digital
Maya Wulandari
Author
Smallest Font
Largest Font
KASUS dugaan penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau deepfake oleh seorang mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Tanjungpura (Untan), Kalimantan Barat, berinisial RY, memicu diskusi mendalam mengenai keamanan perempuan di ruang digital.
Pakar Sosial Universitas Indonesia (UI), Rissalwan Habdy Lubis, menilai fenomena ini merupakan manifestasi dari kuatnya budaya patriarki dan ketimpangan relasi kuasa di Indonesia. Menurutnya, teknologi hanya menjadi alat baru bagi pola diskriminasi lama terhadap perempuan.
“Perempuan dianggap memiliki lebih banyak situasi yang memalukan dibandingkan laki-laki. Jadi walaupun itu deepfake, bagi perempuan hal tersebut bisa sangat menakutkan dan menyakitkan,” ujar Rissalwan kepada Media Indonesia, Senin (18/5).
Relasi Kuasa dan Eksploitasi Digital
Rissalwan menegaskan bahwa tindakan RY mengedit foto rekan-rekannya menjadi konten vulgar bukan sekadar kenakalan digital, melainkan cerminan relasi kuasa yang tidak seimbang. Dalam budaya patriarki, tubuh perempuan seringkali dijadikan objek kontrol dan eksploitasi.
“Yang perlu kita lihat adalah bagaimana teknologi seperti deepfake membuat perempuan dalam budaya patriarki relatif lebih dirugikan karena lebih mudah dieksploitasi,” jelasnya.
Ia juga menyoroti aspek psikologis pelaku yang diduga memiliki fantasi tidak sehat. Alih-alih membangun hubungan interpersonal yang normal, pelaku justru melampiaskannya melalui manipulasi teknologi yang merugikan orang lain.
Kasus ini terungkap saat praktikum mata kuliah Sistematika Mikroba. Rekan pelaku menemukan foto-foto vulgar hasil editan AI di galeri ponsel RY saat meminjam perangkat tersebut untuk dokumentasi tugas.
Mendesak Peran Pemerintah
Lemahnya pengendalian teknologi di Indonesia dianggap menjadi celah bagi pelaku kejahatan siber. Rissalwan mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengambil langkah konkret dalam melindungi kelompok rentan, terutama perempuan, dari ancaman teknologi AI yang tidak terkendali.
“Teknologi tidak terkendali. Saya kira yang paling berwenang merespons ini adalah kementerian komunikasi dan digital, terutama untuk perlindungan terhadap warga yang rentan,” tegasnya.
Meski mendorong penegakan hukum, Rissalwan mengapresiasi jika pemerintah mulai mengedepankan etika penggunaan teknologi dan perlindungan korban. Ia menekankan bahwa pemulihan trauma korban harus menjadi prioritas utama di atas sekadar penghukuman pelaku.
“Fokus pada korban itu penting. Dalam kejadian seperti ini kita harus mengedepankan korban, bukan hanya sekadar menghukum pelaku seberat-beratnya,” pungkasnya. (Dev/I-1)
- Kampus Diminta Tegas Tindak Pelaku Kasus Pornografi Gunakan AI 16/5/2026 14:10 Sikap tegas penting bukan hanya untuk menghukum pelaku, tapi juga memberi rasa aman kepada mahasiswa lain bahwa kampus hadir melindungi mereka.
Editors Team
0
Like
0
Dislike
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
