KOMPAS.com - Pemerintah daerah di Jepang berupaya mengatasi penurunan populasi dengan mendorong penggunaan aplikasi kencan. Pemerintah bahkan menanggung biaya langganan aplikasi kencan, bagi mereka yang masih lajang.

Yang terbaru, pemerintah prefektur Kochi menawarkan insentif senilai 20.000 yen (sekitar Rp 2,1 juta) untuk mereka yang lajang berusia 20-39 tahun. Biaya ini ditujukan untuk membayar langganan aplikasi kencan tertenu, seperti Tapple.

Menurut pemerintah daerah tersebut, inisiatif ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong pernikahan muda di wilayahnya. Program ini mencakup biaya langganan aplikasi periode April 2026-Maret 2027.

Baca juga: Meta PHK 8.000 Karyawan, Imbas Belanja AI Naik Drastis

Mereka yang bisa mengikuti program ini harus memenuhi syarat yang ditetapkan, termasuk berdomisili di wilayah setempat, serta memakai aplikasi yang telah disetujui, karena dinilai telah mematuhi standar keamanan dan keandalan yang ketat.

Selain prefektur Kochi, program serupa sudah dijalankan di wilayah lainnya. Misalnya prefektur Miyazaki yang memberikan insentif senilai 10.000 yen (sekitar Rp 1 juta).

Pemerintah Kochi bahkan menjalin kerja sama langsung dengan Tapple sejak Desember 2025 lalu untuk menciptakan lingkungan kencan online yang lebih aman.

Baca juga: 27 Pelaku Pig Butchering Ditangkap, Korban Tertipu Wanita Deepfake AI

Tren ketemu jodoh online

Fenomena ini sekaligus mencerminkan perubahan budaya dalam mencari pasangan di Jepang.

Survei pada tahun 2024 oleh Japan’s Children and Families Agency terhadap 20.000 orang dewasa, menemukan bahwa sekitar satu dari empat pasangan menikah di bawah usia 39 tahun, bertemu jodohnya secara online.

Angka ini melampaui pertemuan melalui jalur tradisional, seperti tempat kerja atau sekolah.

Adapun urgensi dari kebijakan ini didorong oleh kondisi demografi Jepang yang dinilai mengkhawatirkan. Data dari Ministry of Internal Affairs and Communications menunjukkan populasi Jepang menyusut hingga 908.574 orang pada tahun 2024.

Sementara itu jumlah kematian, sekitar 1,6 juta, hampir dua kali lipat dibanding angka kelahiran yang hanya mencapai 686.061.

Baca juga: Sebelum Seperti Sekarang, YouTube Dulu Hampir Jadi Aplikasi Cari Jodoh

Untuk mengatasi tren tersebut, pemerintah di berbagai wilayah Jepang meluncurkan beragam kebijakan, mulai dari perluasan layanan penitipan anak hingga subsidi perumahan.

Bahkan, Tokyo mengambil langkah lebih progresif dengan menguji coba sistem kerja empat hari dalam seminggu bagi pegawainya. Harapannya, dapat meningkatkan keseimbangan hidup dan kerja, sekaligus mendorong angka kelahiran, dihimpun KompasTekno dari VN Express.

Baca juga: Sejarah Tinder, Medium Pencarian Jodoh Online

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Hegseth: Musuh AS di Perang Iran adalah Bangsanya Sendiri