Salah satu UMKM Manokwari yang menggunakan kompor listrik dalam kegiatan UMKM Food Festival di Manokwari City Mall (MCM). (Foto: ANTARA/HO- PLN Papua).

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny Sasmita menilai, wacana menghidupkan kembali program kompor listrik cukup rasional. Hanya saja, implementasinya harus sangat hati-hati dan tidak bisa dilihat secara parsial.

"(Transisi ke) kompor listrik bukan hanya soal lebih baik, atau buruk ketimbang kompor gas (LPG). Ini adalah instrumen kebijakan yang bisa menjadi solusi, tetapi hanya efektif jika didukung reformasi yang lebih luas di sektor energi. Baik dari sisi subsidi, kesiapan infrastruktur listrik, maupun transisi ke energi yang lebih bersih," tutur Ronny kepada Inilah.com di Jakarta, Selasa (16/6/2026).

Jika tidak terwujud reformasi energi, kata Ronny, maka rencana tersebut berisiko hanya memindahkan masalah. Tidak akan menyelesaikan akar persoalan. Ada empat hal yang harus diperhatikan terkait transisi energi dari kompor LPG ke listrik.

"Pertama, benar bahwa beban impor LPG, khususnya yang subsidi ukuran 3 kilogram, sudah sangat besar. Dan, terus meningkat. Ini menjadi tekanan serius bagi neraca perdagangan migas serta fiskal. Karena, beban subsidi LPG menjadi sangat signifikan," ungkapnya.

Dari sisi ini, lanjut Ronny, substitusi ke energi berbasis listrik, bisa menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan impor. Namun, pertanyaan kuncinya, bukan hanya soal kompor listrik versus kompor gas. "Tetapi apakah sistem energi kita secara keseluruhan sudah siap untuk elektrifikasi tersebut," tegasnya.

Kalau listrik yang digunakan masih didominasi pembangkit berbasis batu bara, kata dia, maka hanya memindahkan sumber subsidi dan tekanan dari impor LPG ke biaya produksi listrik. Serta menambah beban bagi keuangan PT PLN (Persero). Jadi, efisiensi fiskalnya belum tentu langsung membaik secara signifikan.

Kedua, Ronny melihat dari sudut pandang kelas rumah tangga sebagai pengguna kompor setrum. Biayanya belum tentu lebih murah atau lebih praktis bagi seluruh kelompok masyarakat.

Ada isu daya listrik rumah tangga yang belum mumpuni untuk menggunakan kompor listrik. Selain itu, investasi awal yang cukup menguras kantong untuk belanja peralatan, serta preferensi masyarakat dalam memasak. Seluruh faktor tersebut acapkali 'underestimated' dalam penyusunan desain kebijakan.

"Ketiga, dari sisi sistem kelistrikan, peningkatan konsumsi listrik rumah tangga secara masif, tentunya berdampak kepada beban jaringan (grid). Jika tidak diantisipasi dengan baik, bisa memicu inefisiensi baru atau bahkan risiko keandalan pasokan listrik," jelasnya.

Keempat, lanjutnya, dari sisi jangka panjang, elektrifikasi rumah tangga sebenarnya arah yang benar. Terutama jika dikaitkan dengan transisi energi dan penurunan emisi. "Namun kuncinya adalah timing dan sequencing. Elektrifikasi akan optimal jika bauran energi listrik kita semakin bersih dan efisien," pungkas Ronny. 
 

Topik