86% BTS Terdampak Gempa NTT Pulih, Menkomdigi Pastikan Pemulihan Terus Dikebut - Spektroom
Rafles
— 1 min read
Jakarta-Spektroom : Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan dukacita atas korban gempa bumi Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Ia memastikan pemulihan layanan telekomunikasi terus dikawal, dengan 86% BTS terdampak telah kembali beroperasi.
“Kami turut berduka cita atas musibah di NTT. Di tengah situasi ini, layanan telekomunikasi sangat penting untuk informasi, komunikasi keluarga, dan koordinasi penanganan bencana,” kata Meutya, Minggu (16/8/2026).
Gempa M 7,7 di Nagekeo menyebabkan 53 orang meninggal, 135 luka-luka, dan 5.000 warga mengungsi. Sejumlah rumah dan fasilitas publik juga rusak.
Berdasarkan pemantauan Komdigi hingga pukul 18.00 WIB, terdapat 794 site/BTS terdampak di 11 kabupaten/kota. Sebanyak 683 site atau 86,02% telah pulih, sementara 111 site atau 13,98% masih dalam proses pemulihan. Tiga kabupaten sudah pulih sepenuhnya, yakni Alor, Lembata, dan Timor Tengah Utara.
“Sejak gempa terjadi, Komdigi bersama penyelenggara terus mengawal pemulihan jaringan. Hingga kini 683 site telah kembali beroperasi. Kami kawal sampai seluruh layanan normal,” jelas Meutya.
Gangguan terbanyak disebabkan power failure pada 701 site/BTS. Sisanya, 93 site mengalami gangguan jaringan transmisi. Pemulihan dilakukan sesuai kondisi lokasi.
Komdigi melalui Pusat Monitoring Telekomunikasi terus memantau dan berkoordinasi dengan Balmon SFR, pemda, dan operator. Fokus kini pada 111 site yang belum pulih, terutama di wilayah dengan jumlah BTS terdampak masih tinggi.
Delapan kabupaten masih dalam pemulihan. Manggarai Timur tersisa 32 site dengan tingkat pemulihan 57,33%. Manggarai 27 site, Nagekeo 19 site, Ende 11 site, Ngada 10 site, Sikka 7 site, Manggarai Barat 4 site, dan Flores Timur 1 site.
“Kehadiran jaringan di tengah bencana penting untuk akses informasi dan layanan darurat. Karena itu pemulihan jaringan bagian penting penanganan pascabencana,” ujar Meutya.
Menkomdigi juga mengimbau masyarakat mengikuti arahan resmi BMKG dan pemerintah daerah. (RRE/Diut)