Pungutan Pajak Toko Online via E-Commerce Ditunda, Ini Pertimbangannya - SindoNews

A A A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi pedagang online melalui platform e-commerce yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Agustus 2026. Keputusan tersebut diambil mempertimbangkan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat belum cukup kuat untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

"Kita tunda dulu. Sampai kapan? saya sudah bilang, kalau daya belinya membaik," kata Purbaya Yudhi Sadewa dalam Media Briefing di kantornya, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga: Penjualan E-Commerce Capai USD5,76 Miliar, Didorong Konten dan Live Streaming

Purbaya mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 yang mencapai 5,29% masih belum cukup solid untuk mencerminkan percepatan pemulihan ekonomi secara berkelanjutan. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 yang sebesar 5,61%.

Menurut dia, pemerintah baru akan kembali menerapkan skema pemungutan PPh final sebesar 0,5% bagi pedagang online apabila indikator ekonomi menunjukkan perbaikan yang lebih kuat. Sejumlah indikator yang menjadi perhatian antara lain peningkatan daya beli masyarakat, indeks kepercayaan konsumen, dan indeks penjualan riil.

"Jadi 5,29% kan belum cukup kuat. Kita ingin turbo lebih cepat, kalau sudah ada indikasi membaik betulan akan terapkan lagi mungkin beberapa bulan," ujar Purbaya.

Baca Juga: Penjual di Toko Online Bakal Kena Pajak, DJP Buka Suara

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menunjuk empat platform marketplace besar, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli, sebagai pemungut PPh atas transaksi para pedagang yang berjualan di platform masing-masing.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Namun, pelaksanaannya telah beberapa kali ditunda dengan mempertimbangkan kesiapan implementasi serta kondisi pertumbuhan ekonomi.

(nng)

Lihat Juga :

• Purbaya: Babinsa Dilibatkan Misal Petugas Pajak Digebukin
• Pakar: Penempatan Dana SAL Sesuai UU APBN 2026, Kebijakan Purbaya Dinilai Tepat