Satelit Lampung-1 Meluncur, Akademisi Pertanyakan Sejauh Mana Pemprov Miliki Akses - Tribunnews
Ringkasan Berita:
Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Loncatan sejarah baru dicatatkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung lewat peluncuran Satelit Lampung-1 yang sukses mengangkasa dari Shandong, China, pada Rabu (5/8/2026).
Baca juga: Satelit Lampung-1 Diluncurkan, Gubernur Mirza: Babak Baru Pembangunan Berbasis Data dan AI
Momen bersejarah hasil kolaborasi teknologi bersama Star Vision dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tersebut disaksikan secara langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Kehadiran wahana antariksa ini digadang-gadang bakal menjadi tulang punggung pengambilan kebijakan berbasis data presisi, mulai dari pemetaan tingkat kerapatan lahan pertanian, sistem irigasi, hingga perencanaan infrastruktur daerah.
Kendati menyambut baik terobosan teknologi geospasial ini, kalangan akademisi justru melayangkan catatan kritis. Isu tata kelola, eksklusivitas, hingga batas kewenangan hak akses data oleh Pemprov Lampung kini menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab secara gamblang.
Dosen Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Itera sekaligus pengurus IAP Lampung, Surya Tri Esthi, mengakui keberadaan satelit ini berpotensi memberikan nilai tambah melimpah jika dikelola secara efisien.
"Melalui ilmu spasial kita bisa memantau kerapatan perkebunan hingga kadar air tanah. Ini mempermudah pengambilan keputusan seperti pembangunan irigasi dan penentuan sentra tani," ujar Surya, Rabu (5/8/2026).
Soal Akses Langsung vs Mekanisme BRIN
Meski kaya manfaat, Surya memberikan catatan tebal mengenai ketidakjelasan tata kelola data hasil citra Satelit Lampung-1 di tingkat pemerintah daerah.
Ia mempertanyakan apakah Pemprov Lampung nantinya diberikan wewenang penuh untuk mengunduh data secara mandiri dan real-time, atau justru masih harus mengantre melalui birokrasi BRIN.
"Yang perlu diperjelas adalah benefit dan eksklusivitasnya. Apakah Pemprov bisa mengakses langsung data tersebut atau tetap lewat mekanisme BRIN? Ini yang belum dijelaskan," cetusnya.
Desak Pergub dan Mitigasi Keamanan Data
Selain kejelasan hak akses, Surya juga mengingatkan potensi risiko keamanan informasi lantaran pengoperasian teknologi satelit ini masih melibatkan entitas penyedia luar negeri.
Ia mendesak Pemprov Lampung segera menerbitkan aturan turunan berupa Peraturan Gubernur (Pergub) atau Perda untuk menetapkan wali data resmi daerah.
Regulasi yang mengikat dipandang penting agar jajaran akademisi serta peneliti perguruan tinggi dapat segera dilibatkan untuk mengoptimalkan olah data demi kemajuan daerah.
Bukan Milik Lampung
Sebelumnya, Sekretaris Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menegaskan, Satelit Lampung-1 bukan merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung, melainkan milik Star Vision yang bekerja sama dengan BRIN.
Menurut Marindo, Pemprov Lampung hanya memanfaatkan data citra satelit dan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang dihasilkan dari kolaborasi tersebut untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Ia juga memastikan peluncuran Satelit Lampung-1 tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Lampung, BRIN, dan Star Vision.
"Pemprov hanya memanfaatkan data untuk pelayanan publik seperti pertanian, kelautan, irigasi, pembangunan jalan dan sektor lainnya. Semua pemanfaatannya tetap mendapat arahan dari BRIN," kata Marindo.
(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)