Pusat data berbasis kecerdasan buatan milik BDx dibangun di Jatiluhur,

Pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI) milik BDx dibangun di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Hal itu menuai sorotan dari Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi. Dia meminta agar air yang digunakan untuk operasional proyek itu tak mengganggu alokasi air untuk sektor pertanian.

Pada tahap awal, Dedi mengatakan kebutuhan air BDx masih sekitar 6 ribu meter kubik dan akan meningkat seiring pengembangan fasilitas. Diperkirakan, apabila fasilitas sudah berkembang, kebutuhan air dapat mencapai angka 33 ribu meter kubik per hari.

"Jangan sampai pas di perjalanan di Indonesia itu kalau sudah ribut-ribut politik, kasihan pengusaha harus fight dari sekarang. Airnya cukup enggak? Mengganggu petani enggak?" kata Dedi, Rabu (30/9/2026).

Dedi menyebut sumber air yang dipakai untuk operasional BDx berbeda dengan sumber air yang dipakai untuk operasional data center lain di Jabar. BDx tak mengambil air secara langsung dari PJT II tapi membeli air dari PDAM.

"Kalau ini kan ngambilnya tetap dari Jatiluhur, tapi masuk di PDAM. Maksudnya ngambil airnya dari Jatiluhur, masuknya ke PDAM, beli airnya dari PDAM. Kan beda," ujar dia.

"Artinya harus ada air yang dijual berdasarkan aspek komersial. Maka BDx merupakan pasar komersial. Tanpa mengganggu pelayanan," lanjut dia.

Dikarenakan membeli dari PDAM, Dedi meminta agar keuntungan yang diperoleh oleh PDAM dapat dipakai untuk meningkatkan kualitas layanan air bagi warga setempat.

"Bahkan logikanya adalah hasil keuntungan dari BDx ini bisa untuk meningkatkan kualitas layanan air untuk masyarakat umum," ujar dia.

Selain menyoroti masalah ketersediaan air, Dedi juga meminta kepada BDx agar membuka dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dibuka secara transparan ke publik. Nama pakar dan konsultan yang terlibat dalam proyek juga harus dibuka.

"Amdal ini barang publik, bukan barang privat," kata dia.

Dedi pun menyebut dokumen Amdal tak cukup hanya dilaporkan tapi juga dijelaskan secara utuh. Dia bahkan menyebut media sosial dapat digunakan sebagai ruang untuk memberi penjelasan kepada masyarakat.

"Uji publik selama ini kan terlalu normatif. Uji publik itu bentuknya rapat. Publiknya enggak tahu, yang diwakilkan saja, tokoh masyarakat," ujar dia.

"Uji publik sekarang uji aja di media sosial. Ribut-ribut di situ, bertengkar. Tinggal yang berikut lagi kebisingan," lanjut dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar, Adu Komar, memastikan pembangunan BDx dihentikan untuk sementara waktu. Penghentian pembangunan dilakukan karena syarat pembangunan yaitu Amdal dan PBG masih dalam proses.

"Tentunya Pemprov Jabar mendukung pembangunan yang ada. Namun ada beberapa hal yang kita juga concern terhadap kaidah-kaidah dan pemenuhan ketentuan yang berlaku karena ini kan skalanya cukup besar ya," kata dia kepada wartawan.

Adi menyebut izin pembangunan proyek itu menjadi kewenangan dari Pemkab Purwakarta. Pemprov Jabar hanya berperan melakukan pengawasan dan koordinasi. Pemprov Jabar pun meminta pihak proyek untuk patuh terhadap aturan.

"Jadi kemarin setelah ditinjau ya, karena memang masih dalam proses di Dinas Lingkungan Hidup Purwakarta, maka pengerjaan proyeknya kemarin dihentikan dulu. Dihentikan dulu sementara ya sambil diproses," ucap dia.

Sebagai informasi, proyek BDx memiliki nilai investasi sekitar Rp 3,5 triliun. AI Campus 2 (CGK4) dibangun di atas lahan sekitar 8 ribu meter persegi sebagai bagian dari kawasan pengembangan seluas 11 hektare.

Kawasan tersebut direncanakan terdiri atas enam gedung dengan kapasitas pengembangan hingga 640 MW. Gedung pertama akan menyediakan kapasitas IT sebesar 120 MW secara bertahap. Ditargetkan, proyek itu mulai beroperasi pada awal 2027.