Di Balik Biaya Admin QRIS Rp 500: Pedagang Tak Paham Aturan, Konsumen Ikut Terbebani - Kompas

By - Central Informasi • 11/12/2026 09:16:00 PM

JAKARTA, KOMPAS.com - Perbincangan mengenai biaya tambahan pembayaran menggunakan QRIS belakangan ramai di media sosial Threads.

Sejumlah pengguna mengeluhkan pedagang yang meminta biaya administrasi tambahan setiap kali pelanggan membayar menggunakan kode QR tersebut.

Biaya tambahan yang diminta umumnya berkisar Rp 500 hingga Rp 1.000 per transaksi. Padahal, pelanggan sudah membayar sesuai harga barang atau makanan yang dibeli.

Keluhan muncul karena biaya tambahan itu dinilai tidak masuk akal, terutama untuk transaksi bernilai kecil.

Perjalanan Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Sempat Menghadap Prabowo

Misalnya, seseorang membeli minuman seharga Rp 5.000, tetapi harus membayar Rp 5.500 karena menggunakan QRIS.

Sebagian pengguna mempertanyakan alasan pedagang membebankan biaya tersebut kepada konsumen. Ada pula yang mengaku memilih membayar tunai agar tidak dikenakan biaya tambahan.

Di balik keluhan itu, ternyata masih ada pedagang yang belum memahami secara utuh aturan biaya transaksi QRIS.

Sebagian mengira potongan yang dikenakan dalam transaksi merupakan pajak, sementara lainnya hanya mengikuti kebiasaan pedagang lain.

Ferry (39), pedagang nasi goreng di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, mengaku baru sekitar tiga minggu terakhir menerapkan biaya tambahan Rp 500 bagi pelanggan yang membayar menggunakan QRIS.

Sebelumnya, pembeli cukup membayar sesuai harga makanan, baik menggunakan uang tunai maupun pembayaran digital.

Namun, belakangan Ferry mendengar bahwa transaksi QRIS membuat uang yang diterima pedagang mengalami potongan.

Informasi tersebut ia peroleh dari sesama pedagang, bukan melalui sosialisasi resmi dari bank atau penyedia jasa pembayaran.

"Dengar-dengar kalau transaksi QRIS itu ada potongannya. Jadi uang yang masuk ke pedagang enggak utuh. Saya juga baru tahu dari teman-teman pedagang," kata Ferry saat ditemui Kompas.com, Selasa (10/11/2026).

Ferry bahkan belum memahami secara pasti jenis biaya yang dimaksud. Ia menyebut potongan tersebut sebagai pajak QRIS, meskipun tidak mengetahui perbedaan antara pajak dan biaya administrasi transaksi.

"Kurang tahu juga. Orang-orang bilangnya ada pajak QRIS. Saya tahunya kalau ada transaksi, ada biaya yang dipotong," ujar dia.

Karena merasa uang hasil jualannya berkurang, Ferry akhirnya memutuskan menambahkan Rp 500 untuk setiap pembayaran menggunakan QRIS.

Dengan begitu, nasi goreng seharga Rp 15.000 menjadi Rp 15.500 jika dibayar menggunakan QRIS.

Menurut Ferry, beberapa pelanggan sempat mempertanyakan biaya tambahan tersebut. Ada yang tetap membayar, tetapi ada pula yang memilih menggunakan uang tunai.

Meski demikian, Ferry mengaku belum mengetahui bahwa biaya merchant discount rate (MDR) QRIS sebenarnya menjadi tanggungan pedagang dan tidak boleh dialihkan kepada konsumen.

"Saya pikir boleh saja selama pembeli dikasih tahu. Soalnya saya juga lihat ada pedagang lain yang begitu," tuturnya.

Pengalaman serupa dialami Ade (30), pedagang minuman di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat. Ia baru menerapkan biaya tambahan Rp 500 sejak satu minggu terakhir.

Bahkan, Ade menempelkan tulisan pemberitahuan biaya admin Rp 500 di dekat kode QRIS pada etalase dagangannya.

Tujuannya agar pembeli mengetahui adanya biaya tambahan sebelum melakukan pembayaran.

"Biar pembeli tahu dari awal. Jadi sebelum pesan atau bayar, mereka sudah lihat kalau pakai QRIS ada tambahan. Daripada nanti pas mau bayar baru diberi tahu, takutnya mereka kaget," kata Ade.

Keputusan tersebut juga berawal dari informasi yang didengarnya dari pedagang lain.

Ade mengaku khawatir potongan transaksi QRIS akan mengurangi uang hasil penjualannya.

Namun, seperti Ferry, Ade tidak memahami secara pasti apakah potongan tersebut merupakan pajak atau biaya administrasi.

"Sejujurnya enggak tahu persis. Tahunya ada potongan saja. Orang-orang di sini bilangnya pajak QRIS. Saya juga enggak terlalu paham hitungannya," ujar dia.

Dengan kebijakan tersebut, minuman seharga Rp 5.000 menjadi Rp 5.500 jika dibayar menggunakan QRIS.

Ade mengaku beberapa pembeli sempat mempertanyakan tambahan biaya itu karena nominalnya cukup besar dibandingkan harga minuman.

Ade juga belum pernah menerima penjelasan langsung dari pihak bank mengenai aturan pembebanan biaya MDR.

"Iya, awalnya dengar dari mereka. Belum pernah ada orang bank yang menjelaskan langsung soal aturan itu," ucap dia.

Konsumen Mulai Mempertanyakan Biaya Tambahan

Bagi konsumen, tambahan Rp 500 mungkin terlihat kecil. Namun, biaya tersebut menjadi persoalan ketika dikenakan pada transaksi bernilai rendah dan dilakukan berulang kali.

Kushra (24), karyawan swasta yang membeli nasi goreng di Lenteng Agung, mengaku cukup sering menggunakan QRIS karena jarang membawa uang tunai dalam jumlah banyak.

Ia baru mengetahui adanya tambahan Rp 500 ketika hendak membayar pesanannya.

"Sebenarnya bukan masalah nominalnya saja. Cuma kalau beli makanan Rp 15.000 atau Rp 20.000, terus masih ditambah biaya admin, rasanya agak aneh. Kan kita pakai QRIS karena memang metode pembayaran yang disediakan pedagang," ujar Kushra.

Saat itu, Kushra tetap membayar menggunakan QRIS karena tidak memiliki cukup uang tunai. Namun, ia mengaku bisa saja memilih pembayaran tunai jika memiliki uang di dompet.

Pengalaman berbeda dialami Yenni (22), mahasiswi yang membeli minuman di Gondangdia.

Ia mengetahui biaya tambahan tersebut dari tulisan yang ditempelkan di dekat kode QRIS.

Menurut Yenni, tambahan Rp 500 cukup terasa jika dibandingkan dengan harga minuman yang hanya Rp 5.000 hingga Rp 10.000.

"Kalau sekali mungkin kecil, tetapi kalau setiap hari beli minum dan selalu pakai QRIS, lama-lama terkumpul juga," kata Yenni.

Ia tetap membeli minuman tersebut, tetapi mempertimbangkan membawa uang tunai jika kembali berbelanja di tempat yang sama.

Sementara itu, Arifiansyah (35), pengemudi ojek daring, menilai biaya tambahan tersebut bisa menjadi beban jika diterapkan banyak pedagang.

Menurut dia, pengeluaran kecil yang berulang tetap akan terasa, terlebih penghasilannya sebagai pengemudi ojek daring tidak selalu menentu.

"Kalau saya pribadi sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan Rp 500. Cuma kalau semua pedagang melakukan hal yang sama, ya lama-lama terasa juga," ujar dia.

FKBI Soroti Lemahnya Pengawasan

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menilai masih ditemukannya pedagang yang membebankan biaya tambahan QRIS kepada konsumen menunjukkan lemahnya pengawasan dan kepatuhan merchant.

Menurut Tulus, pedagang kemungkinan tidak ingin menanggung biaya MDR yang dikenakan dalam transaksi. Namun, alasan tersebut tidak membenarkan pengalihan biaya kepada konsumen.

"Ini menunjukkan pengawasan yang masih lemah dan kepatuhan dari merchant. Merchant tidak mau rugi jika biaya dibebankan pada merchant sebesar 0,7 persen," kata Tulus saat dihubungi.

Ia juga menilai konsumen kerap menerima pungutan tambahan karena tidak ingin memperpanjang urusan untuk nominal yang relatif kecil.

Padahal, menurut Tulus, konsumen memiliki hak untuk mempertanyakan bahkan menolak biaya tambahan yang dibebankan secara sepihak.

Dari perspektif perlindungan konsumen, Tulus menilai pungutan tersebut merugikan karena menambah beban pembayaran di luar harga barang atau jasa yang dibeli.

"Ya jelas merugikan, karena ada biaya tambahan ilegal. Hal itu bisa dikategorikan pungli oleh merchant," ujarnya.

Tulus meminta Bank Indonesia meningkatkan sosialisasi kepada pedagang dan asosiasi merchant agar ketentuan biaya QRIS dipahami secara luas.

Selain itu, ia menilai perlu ada sanksi bagi pedagang yang tetap membebankan biaya tersebut kepada konsumen.

Menurut dia, sejauh ini belum terlihat sanksi yang masif dan memberikan efek jera terhadap merchant yang melanggar ketentuan.

Konsumen yang menemukan praktik tersebut, kata Tulus, dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi Bank Indonesia, penyedia jasa pembayaran, maupun lembaga perlindungan konsumen seperti FKBI.

Ia mengingatkan, jika praktik pungutan tambahan terus berlangsung, kepercayaan masyarakat terhadap pembayaran digital bisa terganggu.

"Secara ekstrem justru menjadi kontraproduktif bagi merchant dan ekonomi. Ekonomi bisa melesu karena volume transaksi menurun. Masyarakat konsumen malas melakukan transaksi karena adanya pungli tersebut," kata Tulus.

Aturan BI: MDR Ditanggung Pedagang

Berdasarkan penjelasan Bank Indonesia melalui laman resminya yang ditayangkan pada 13 Oktober 2026, merchant discount rate (MDR) merupakan biaya jasa yang dikenakan penyelenggara jasa pembayaran kepada merchant ketika bertransaksi menggunakan QRIS.

Bank Indonesia menegaskan, biaya MDR sepenuhnya menjadi tanggungan merchant dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen.

Besaran MDR ditetapkan berdasarkan kategori usaha dan nominal transaksi. Kebijakan tarif tersebut berlaku efektif mulai 1 Oktober 2026.

Dalam aturan terbaru, merchant usaha mikro atau UMI dikenakan MDR 0 persen untuk transaksi hingga Rp 500.000. Sementara itu, untuk transaksi di atas Rp 500.000, tarif MDR yang berlaku sebesar 0,3 persen.

Adapun merchant usaha kecil, menengah, dan besar dikenakan MDR 0 persen untuk transaksi hingga Rp 100.000. Untuk transaksi di atas Rp 100.000, tarifnya sebesar 0,7 persen.

Artinya, transaksi pembelian nasi goreng senilai Rp 15.000 hingga Rp 20.000 maupun minuman seharga Rp 5.000 yang dilakukan melalui QRIS masuk dalam kategori transaksi dengan MDR 0 persen, baik bagi merchant mikro maupun merchant usaha kecil, menengah, dan besar.

Dengan demikian, pada transaksi tersebut, tidak ada biaya MDR yang perlu ditanggung pedagang.

Bank Indonesia sebelumnya juga mengumumkan perluasan kebijakan MDR 0 persen dalam siaran pers pada 17 Agustus 2026.

Kebijakan itu ditujukan untuk meningkatkan efisiensi biaya transaksi bagi pelaku usaha sekaligus memperluas manfaat digitalisasi pembayaran.

Hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS tercatat mencapai 65,77 juta orang, sedangkan jumlah merchant mencapai 44,86 juta. Sebanyak 96,68 persen merchant merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Di tengah semakin luasnya penggunaan QRIS, pemahaman mengenai aturan biaya transaksi menjadi penting, baik bagi pedagang maupun konsumen.

Sebab, kemudahan pembayaran digital semestinya tidak diikuti pungutan tambahan yang bertentangan dengan ketentuan.

Dukung KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Gabung Kompas.com PLUS