KDM Dorong Perlindungan Pendidikan dan Kesehatan agar Warga Tak Terjerat Pinjol - Bisnis

Bisnis.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mendorong perlindungan biaya pendidikan dan kesehatan sebagai salah satu upaya mengurangi risiko masyarakat terjerat pinjaman online (pinjol).

Selain mengingatkan warga agar bijak mengelola keuangan, KDM menyiapkan rencana beasiswa bagi 1.000 anak dari keluarga kurang mampu dan perlindungan asuransi bagi 5,4 juta warga pada 2027.

Hal tersebut disampaikan KDM dalam kegiatan FinExpo 2026 yang digelar di Trans Studio Mall (TSM) Bandung, Kamis (29/10/2026).

Mengusung tema “Inklusi Keuangan Cerdas Menuju Indonesia Emas”, kegiatan ini menjadi konteks bagi pesan KDM mengenai pentingnya pengelolaan keuangan dan perlindungan masyarakat dari beban ekonomi.

Menurut KDM, tekanan ekonomi keluarga dapat dikurangi apabila masyarakat tidak harus menanggung sendiri seluruh biaya pendidikan dan kesehatan.

Dua kebutuhan dasar tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah agar warga tidak terpaksa berutang atau menghabiskan aset keluarga untuk memenuhinya.

KDM berharap Jawa Barat tidak menjadi provinsi dengan jumlah kasus pinjol dan judi online (judol) tertinggi di Indonesia. Untuk mencegahnya, ia meminta warga mengubah kebiasaan mengatur pengeluaran dan tidak memaksakan gaya hidup demi memenuhi tuntutan sosial.

“Apa pesan saya adalah seluruh warga Jabar, agar Jabar tidak menjadi ranking pertama pinjol di Indonesia. Tidak jadi ranking pertama judol di Indonesia. Ya caranya satu, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, cerdaslah dalam mengelola keuangan,” kata KDM.

Ia menyoroti kebiasaan masyarakat yang rela berutang demi menggelar pesta pernikahan. Menurut KDM, pengeluaran yang tidak sesuai kemampuan hanya untuk menjaga gengsi dapat menjadi beban finansial berkepanjangan bagi keluarga.

KDM mencontohkan pengalamannya saat menghadiri sebuah acara pernikahan di Majalengka. Ia mengaku mendapati warga yang meminjam uang hingga Rp25 juta untuk membiayai pesta tersebut.

“Saya pergi ke Majalengka, ada orang kawinan saya mampir. Saya pasti nanya, karena saya mah pemimpin lembur. Saya nanya, modal kawin di mana? Dijawab minjem Rp25 juta. Bayangin. Nyicil kumaha isukan,” ujarnya.

Ia pun meminta masyarakat meninggalkan pola pikir “kajeun tekor asal kesohor”, yakni rela merugi demi mendapatkan pengakuan sosial. KDM mengingatkan agar pengeluaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan sehingga kebutuhan pokok keluarga tidak terganggu.

Di sisi lain, KDM menilai pemerintah harus mengambil peran dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat, terutama untuk pendidikan.

Ia mengaku tengah merumuskan konsep beasiswa bagi 1.000 anak Jawa Barat dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke Institut Teknologi Bandung (ITB).

“Saya sudah akan menyiapkan lagi sekarang 1.000 anak Jawa Barat. Saya ingin, saya cita-cita nih. Lagi-lagi saya rumusin, ingin semuanya sekolah di ITB. Dan itu orang-orang miskin. Saya lagi nyiapin konsepnya,” katanya.

Selain pendidikan, KDM merencanakan pemberian asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja kepada 5,4 juta warga Jawa Barat pada 2027. Program tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan ketika masyarakat menghadapi persoalan kesehatan maupun risiko kecelakaan kerja.

Realisasi rencana itu masih bergantung pada kemampuan keuangan daerah. KDM berharap Jawa Barat tidak kembali mengalami defisit sehingga program perlindungan masyarakat dapat dijalankan.

“Tahun 2027, semoga ada rezekinya. Semoga kita tidak defisit lagi. 5,4 juta rakyat Jawa Barat, itu mendapat asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kesehatan. 5,4 juta,” ujarnya.

KDM menegaskan, masyarakat seharusnya tidak kehilangan hasil usaha bertahun-tahun hanya untuk membayar biaya pengobatan. Begitu pula dalam pendidikan, keluarga tidak semestinya terpaksa menjual tanah atau aset lainnya demi menyekolahkan anak.

“Tugas negara itu cuma satu. Cuma dua. Satu, lindungi rakyat ketika sakit, jangan sampai dia habis hasil usaha puluhan tahunnya untuk bayar rumah sakit,” kata KDM.

“Dua, lindungi rakyat dari pendidikan anak-anaknya. Jangan sampai untuk nyekolahin anaknya, dia harus jual sawah, jual kembar. Itu tugas negara,” lanjutnya.

Ia meminta para kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota, memberi perhatian terhadap akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Menurut KDM, perlindungan terhadap dua kebutuhan dasar tersebut perlu menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi keluarga agar masyarakat tidak semakin terbebani oleh utang.