SuaraSulsel.id - Pernyataan kontroversial Wali Kota Parepare, Tasming Hamid terhadap media yang mengkritik pemerintahannya menuai kecaman.

Tasming diduga melontarkan ancaman bernuansa kekerasan dengan menyebut media yang telah menjalin kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah, tetapi tetap memberitakan hal negatif sebagai pihak yang "halal darahnya".

Pernyataan itu disampaikan Tasming saat memimpin monitoring dan evaluasi (monev) Triwulan III di Auditorium BJ Habibie, Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Jumat, 6 November 2026 lalu.

Rekaman audio pernyataannya kemudian beredar luas. Dalam rekaman tersebut, Tasming awalnya menyoroti pemberitaan sejumlah media lokal yang dinilainya terus menyudutkan pemerintah kota.

Dia mempertanyakan sikap media yang telah menerima kontrak kerja sama dengan Pemkot Parepare, tetapi masih memberitakan kritik terhadap kebijakan maupun kinerja pemerintahannya.

Menurut Tasming, pemberitaan negatif yang dianggap tidak sesuai fakta merugikan pemerintah daerah.

Dia mengaku tidak keberatan jika media menyampaikan kritik yang memang memiliki dasar dan sesuai kenyataan.

"Kalau kita berkontrak, kalau kemudian diberitakan hal yang negatif dan memang pantas ya seperti itu ya, tapi kita legowo lah yang terima kalau yang begitu," kata Tasming.

Namun, nada pernyataannya berubah ketika menyinggung media yang tetap mengkritik meski memiliki kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah.

Baca Juga:Desas-desus Hubungan Terlarang Pejabat di Sulsel Viral, Mengapa Warganet Mudah Percaya Isu Medsos

Tasming mempertanyakan sikap media tersebut dan menyampaikan pernyataan yang menuai sorotan.

"Tapi ada media dia sudah berkontrak dengan pemerintah daerah, ya kan? Kemudian di sisi lain dia hajar juga pemerintah. Mau apa?" ujarnya.

Dia bahkan menggunakan frasa "halal darahnya" saat membahas media yang dianggap bersikap tidak sejalan dengan pemerintah daerah.

Tasming juga meminta jajaran terkait mengevaluasi pola kerja sama media dengan Pemkot Parepare.

"Jadi Pak Kadis, AA-BB, tidak ada Bali Bella (bunglon), ya. Di agama saya juga enggak ada 'Bali Bella' halal darahnya itu," ucapnya.

Tasming kemudian menyebut dirinya telah menutup akses kerja sama tertentu dan mengarahkan pengelolaan kontrak media melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Pernyataan tersebut memicu reaksi dari kalangan jurnalis.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar mengecam keras ucapan Tasming yang dinilai provokatif dan berpotensi mengancam keamanan serta keselamatan jurnalis, khususnya di Parepare.

Ketua AJI Makassar, Sahrul Ramadan menegaskan kepala daerah seharusnya terbuka terhadap kritik yang disampaikan jurnalis selama didasarkan pada fakta.

Pemerintah juga perlu memahami bahwa pemberitaan kritis merupakan bagian dari fungsi pers dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

"AJI mengingatkan bahwa jurnalis bekerja untuk kepentingan publik dan memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi. Karena itu jurnalis tidak bekerja untuk pemerintah ataupun penguasa," kata Sahrul, Rabu, 11 November 2026.

Dalam pernyataan sikapnya, AJI juga menegaskan bahwa jurnalis bukan humas pemerintah. Hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan media tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi independensi pemberitaan.

AJI menilai upaya mengontrol, mengintimidasi, hingga menghalang-halangi kerja jurnalistik bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Organisasi jurnalis tersebut turut mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi sikap Tasming Hamid dan memberikan sanksi tegas atas pernyataannya yang dinilai berpotensi mengganggu kerja-kerja jurnalistik.

AJI menekankan sebagai pejabat publik, wali kota semestinya menerima kritik sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, bukan justru melontarkan pernyataan yang dapat menimbulkan rasa takut di kalangan jurnalis.

Klarifikasi Pemkot Parepare

Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare memberikan klarifikasi atau penjelasan resmi terkait potongan audio tersebut.

Dinas Kominfo Parepare menegaskan bahwa substansi pengarahan telah dipelintir oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab sehingga memicu paradigma negatif dan salah paham di tengah masyarakat.

Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare, Jenamar Aslan, menyatakan bahwa rekaman yang sengaja disebarkan tersebut telah dipotong (didistorsi) dari konteks aslinya sehingga menghilangkan pesan utuh yang sebenarnya ingin disampaikan.

“Untuk menetralisir kesalahpahaman yang berkembang, kami menyampaikan klarifikasi, statement dan audio visual yang viral di media sosial telah dipotong secara sengaja pada bagian tertentu untuk menciptakan kesan kontroversial yang memicu kegaduhan," ungkap Jenamar.

Jenamar, pun menyampaikan bahwa komitmen pemerintah dalam hal ini Wali Kota Parepare sepenuhnya tetap berkomitmen pada program kesejahteraan masyarakat dan menghormati seluruh elemen warga tanpa terkecuali.

“Kami pun mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dan menyaring informasi sebelum membagikannya,” katanya.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing