KOMPAS.com - Pekan lalu, anggota forum online Breached Forums dengan username "Bjorka" mengekspos dan menjual data yang berisi 1,3 miliar nomor HP dan nomor KTP yang disebut milik masyarakat Indonesia.

Namun, pihak-pihak Ring 1 alias stakeholder utama dalam masalah ini, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta operator seluler sudah membantah adanya kebocoran data tersebut.

Yang paling baru, pihak Kominfo menitip pesan kepada hacker (peretas) agar tidak melakukan serangan siber di Indonesia. Hal itu disampaikan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani ketika melakukan konferensi pers di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, pada Senin (5/9/2022).

"(Pesan untuk hacker) ya kalau bisa jangan nyerang lah. Karena tiap kali kebocoran data yang dirugikan ya masyarakat, kan itu perbuatan illegal access," jawab pria yang akrab disapa Semmy itu saat ditanya wartawan mengenai pesan yang ingin disampaikan ke hacker, sebagaimana dikutip KompasTekno dari YouTube KompasTV, Selasa (6/9/2022).

KompasTekno telah berusaha menghubungi pihak Kominfo untuk meminta tanggapan soal pesan balasan dari Bjorka tersebut. Namun, hingga berita ini ditulis, Kominfo belum memberikan respons.

Kominfo: sumber kebocoran data belum teridentifikasi

Pada konferensi pers Senin kemarin, Kominfo sendiri mengaku sedang menindaklanjuti masalah dugaan bocornya 1,3 miliar nomor HP dan nomor KTP tersebut.

Kominfo mengaku telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait seperti operator seluler, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), BSSN hingga Cyber Crime Polri.

Semmy mengatakan, hasil pertemuan menunjukkan sumber kebocoran data nomor SIM card (nomor HP) dan NIK belum teridentifikasi.

Sebab, menurut investigasi gabungan, kecocokan dari sampel kebocoran data sebesar 15-20 persen dari sekitar dua juta data sampel yang dibagikan gratis oleh hacker. Adapun total jumlah data yang diklaim dimiliki hacker adalah 1,3 miliar.

Dinilai ada kemiripan karena setelah divalidasi, beberapa data sampel tercatat "hidup" kartu SIM-nya, namun beberapa struktur datanya tidak sesuai.

Mengingat adanya kecocokan tersebut, sementara sumber kebocoran data belum teridentifikasi, Kominfo meminta operator seluler dan Dukcapil yang dalam kasus ini berperan sebagai penyelenggara registrasi kartu SIM, untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Upaya ini selajutnya akan melibatkan tim dari Cyber Crime Polri.