"Hingga 4 Januari 2023, Kementerian Kominfo telah melakukan penanganan terhadap 1.321 hoaks politik. Upaya hoax debunking tersebut akan dilakukan bersama pemangku kepentingan terkait," kata Plate.

Hal tersebut dikatakannya dalam jumpa pers soal Nota Kesepahaman (MoU) dengan Polri tentang pengamanan ruang siber jelang Pemilu 2024 di Kantor Kominfo, Jakarta, Rabu (4/1).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga :

"Kominfo dan Polri sepakat untuk saling melakukan pertukaran data dan/atau informasi untuk mendukung fungsi masing-masing instansi," kata Plate.

Selain pertukaran data, Kominfo dan Polri juga dapat saling memanfaatkan akses internet, sistem, peralatan, dan laboratorium forensik.

"Kominfo dan Polri bersepakat saling bekerjasama dalam melakukan pencegahan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang," kata Plate.

Satgas Pemilu 

Di sisi lain, Kominfo telah membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) untuk mengawal proses Pemilu di ruang digital.

Satgasus itu dibentuk setelah Kominfo mengadakan rapat pada Oktober lalu dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian PAN-RB, Kementerian Agama, Kemendikbudristek, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Ditanya mengenai kelanjutan Satgasus tersebut, Plate mengklaim "Satgasus itu sudah bekerja. Tidak perlu rame-rame diomongkan,"

Plate juga menyebut telah bekerjasama dengan BSSN untuk menangani kasus kebocoran data yang mungkin terjadi jelang Pemilu 2024. "Karena yang terkait pengamanan serangan siber menjadi domain BSSN," kata dia.