Selasa, 7 Maret 2023 | 07:07 WIB
Oleh: Arnoldus Kristianus / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dengan adanya pemberian insentif atau subsidi kendaraan listrik akan memperkuat program hilirisasi yang dilakukan pemerintah. Apalagi Indonesia memiliki bahan mentah dari industri baterai yang potensial untuk dikembangkan.

“Kalau ada orang melihat mengapa kita (Indonesia) kasih bantuan negara atau insentif seperti itu? untuk mengambil kesempatan (dalam hilirisasi) itu. Sekali kita ambil kesempatan ini, kita bisa menjadi produsen mobil dan motor listrik yang sangat kompetitif di dunia," ucap Menko Luhut dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (6/3/2023).

"Karena kita punya dari hulu ke hilir, raw material kita punya, kita punya pasar dengan 282 juta penduduk dan akan ada inovasi anak bangsa yang akan lahir. Hal ini harus dilihat secara komprehensif,” imbuhnya.

Luhut mengatakan, pemberian subsidi mobil listrik sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemerintah harus memberikan insentif terhadap industri kendaraan listrik agar bisa bersaing dengan negara lain. Dari sisi insentif Presiden Joko Widodo menekankan agar Indonesia tidak kalah dari Thailand.

“Kalau tanpa membangun mobil listrik di Indonesia maka mimpi kita mendapat lithium baterai tidak akan kejadian. Kita hanya berhenti sampai pada prekursor atau katoda saja. Jadi kita harus membangun (industri kendaraan listrik),” kata Luhut.

Selain itu, penggunaan KBLBB akan mendorong keberlanjutan alam dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan sumber daya Indonesia yang kaya akan bahan baku critical minerals untuk KBLBB.

"Saat ini kita sedang bangun industri baterai, tentunya akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan menaikkan pendapatan negara ,” tutur Luhut.

Nantinya, kata Luhut, bantuan pemerintah adalah sejumlah Rp 7 juta per unit untuk pembelian 200.000 unit kendaraan sepeda motor listrik baru dan Rp 7 juta per unit untuk konversi 50.000 sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil ke listrik di tahun 2023.

Bantuan pemerintah ini diutamakan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), termasuk pelanggan listrik 450-900 VA, agar mendorong produktivitas dan efisiensi mereka.

Skemanya dan panduan umum tersebut sedang disiapkan oleh Kemenperin selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), salah satu syaratnya Nomor Induk Kependudukan tidak dapat dua kali memperoleh bantuan pemerintah.

Luhut mengambil contoh dari kondisi Norwegia yang saat ini menjadi world’s top-selling electric vehicle market per capita dan pengalaman negara-negara lain yang mendorong adopsi KBLBB dengan berbagai bantuan pemerintah. Terlebih dengan tantangan bahwa masih terdapat perbedaan harga yang signifikan antara kendaraan listrik yang ramah lingkungan dibanding kendaraan konvensional.

"Saat ini negara-negara lain termasuk negara tetangga kita mendorong adopsi KBLBB dengan berbagai insentif. Indonesia perlu mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan insentif KBLBB agar menjadi tempat menarik untuk produsen KBLBB. Jika program insentif berjalan lancar dan adopsi massal terjadi. Industri dalam negeri KBLBB terbentuk dan harga KBLBB akan lebih terjangkau ke depan,” kata Luhut.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

TAG: