YLKI Dorong Insentif Pajak dan Pinjaman agar Pedagang Bersaing dengan e-Commerce By idxchannel

 

YLKI Dorong Insentif Pajak dan Pinjaman agar Pedagang Bersaing dengan e-Commerce

By idxchannel

idxchannel.com

September 28, 2023

Kebijakan itu diperlukan menyusul tumbang atau kalah saing sejumlah pelaku usaha di pasaran dengan toko di platform e-commerce.

Baca Juga:

Pengurus Harian YLKI, Agus Suyatno mengatakan, insentif pajak akan mengurangi beban biaya produksi dan operasional UMKM. Sementara pinjaman bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas produk.

"Insentifnya kan tidak harus berupa uang ya, tapi juga bisa dalam bentuk regulasi yang memudahkan para pelaku usaha offline berjualan secara berkesinambungan, sehingga harganya bisa dijangkau oleh konsumen, misalnya pajak (insentif) untuk UMKM, misalnya pajak yang rendah, pinjaman, hal ini kan menjadi stimulus bagi pelaku usaha offline," ujar Agus saat dimintai pendapatnya, Kamis (28/9/2023).

Baca Juga:

Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah agresif di tengah fenomena tumbangnya toko-toko offline di pasaran. Kebijakan otoritas yang dimaksud harus mengakomodasi seluruh kepentingan UMKM baik online dan offline.

YLKI mendorong pemerintah untuk memberikan insentif pajak dan pinjaman bagi pedagang atau UMKM. Sehingga mereka bisa bersaing dengan ecommerce.

Baca Juga:

Agus memandang seharusnya keberadaan e-commerce melengkapi ekosistem pasar offline, bukan justru untuk merugikan bisnis mereka. Dia menyebut keberadaan platform transaksi jual beli menjadi satu keniscayaan di era digital saat ini.

Hanya saja, fonemone itu harus disikapi secara serius oleh pemerintah melalui kebijakan yang menguntungkan semu pelaku mikro di dalam negeri. "Sebetulnya untuk pasar offline itu masih punya pangsa pasar sendiri. Sebetulnya, ini bisa beriringan, sejalan antara offline dan online, jadi ini dua hal yang seharusnya bisa saling melengkapi, jadi menjadi pilihan bagi konsumen," ucap dia.

Di lain sisi, pemerintah juga meninjau ulang berbagai e-commerce yang memperbolehkan perdagangan produk impor ilegal. Pasalnya barang-barang ini dijual secara murah meriah. Jika hal ini terbukti, maka perlunya pembatasan.

"Sebetulnya yang berjualan online itukan banyak barang-barang yang itu produk impor, kalau ini harganya bersaing, harganya murah. Nah ini yang juga harus dilakukan pemerintah bagaimana membatasi produk impor tersebut," lanjutnya.

Di luar kebijakan dan insentif pemerintah, lanjut Agus, para pelaku UMKM juga harus meningkatkan kreativitas dan kualitas produk mereka agar bisa bersaing. Hal ini sekaligus memberi stimulus kepada konsumen. Bagi konsumen semakin banyak akses belanja akan semakin bagus, karena ada banyak pilihan yang bisa mereka pilih.

"Artinya, ini sebuah keniscayaan ketika penyedia atau penawaran itukan tidak hanya di offline, tetapi juga di masa media digital seperti ini tentu menjadi alternatif atau menjadi pilihan bagi konsumen ketika belanja melalui sistem online," pungkasnya.

(FRI)

Baca Juga