Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengungkapkan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Implementasi SPBE, kata Nezar, sesuai amanat Perpres SPBE yang harus dilakukan dengan mengedepankan beragam prinsip, antara lain meliputi keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, serta interoperabilitas.

"Sehingga kolaborasi dan sinergisme tentu menjadi kunci dalam implementasi SPBE yang terpadu," ujar Nezar Rakornas Kolaborasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional di Jakarta, Selasa (17/10/2023).

Untuk mempercepat implementasi SPBE, maka setiap kementerian dan lembaga memerlukan orkestrasi dengan kewenangan yang jelas, terarah, dan terukur.

Salah satu yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan melakukan integrasi dan menghadirkan interoperabilitas 2.700 pusat data dan 24.000 aplikasi yang dikelola oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Sekaligus memastikan kapasitas sumber daya masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan infrastruktur maupun sistem SPBE yang dibangun pemerintah," ungkapnya.

Pemerintah seperti dikatakan Wamenkominfo, menargetkan penerapan SPBE terpadu dari pusat hingga ke daerah dalam waktu satu tahun ini. Hal itu untuk menciptakan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta layanan publik yang andal dan berkualitas.

"Jadi ini dalam proses dan kita coba kebut dalam waktu 1 tahun ini untuk mengkonsolidasikan semua layanan publik yang berbasis elektronik, yang tersebar di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah," tuturnya.

Simak Video "Jokowi Tak Cuma Tunjuk Wamenkominfo, Nanti Bakal Ada Satgas"
[Gambas:Video 20detik]
(agt/fay)