Bareskrim Polri Temukan Dugaan Kebocoran Data Pemilih di Situs KPU
Penulis: Faisal Maliki Baskoro | Editor: FMB
Jakarta, Beritasatu.com – Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) mengungkap dugaan kebocoran data pemilih pada situs KPU.go.id milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Temuan ini dilakukan melalui patroli siber yang dilaksanakan oleh penyidik Dittipidsiber.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Vivid A Bachtiar, mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan KPU untuk menyelidiki dugaan kebocoran tersebut. "Dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami. Saat ini, CSIRT (Computer Security Incident Response Team) sedang berkoordinasi langsung dengan KPU untuk sekaligus melakukan penyelidikan," ujar Vivid.
Sebelumnya, perhatian publik tertuju pada peretas anonim bernama "Jimbo" yang mengeklaim telah meretas situs KPU dan mengakses data pemilih dari situs tersebut. Akun "Jimbo" membagikan 500.000 data contoh dalam satu unggahan di situs BreachForums, yang biasanya digunakan untuk menjual data hasil peretasan.
Jimbo juga memverifikasi kebenaran data dengan beberapa tangkapan layar dari situs cekdptonline.kpu.go.id. Dalam unggahannya, Jimbo mengungkapkan bahwa dari 252 juta data yang diperolehnya, terdapat beberapa data yang terduplikasi. Setelah penyaringan, ditemukan 204.807.203 data unik, hampir sama dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU.
Data yang berhasil diakses mencakup informasi pribadi seperti NIK, KK, KTP, paspor pemilih di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, dan kode TPS.
KPU terus berkoordinasi dengan Satgas Siber Pemilu, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), guna memastikan keamanan data pemilih menjelang Pemilu 2024. "Saat ini kami meminta bantuan dari Satgas Siber, sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)," kata Betty Epsilon Idroos, anggota KPU RI.
KPU juga telah melakukan penelusuran dan berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah untuk memverifikasi sumber data yang diduga telah dibobol.
Komentar
Posting Komentar