Alasan Google Pecat 50 Karyawan yang Protes Terhadap Kontraknya dengan Pemerintah Israel dalam Proyek Nimbus - Timenews

 

Alasan Google Pecat 50 Karyawan yang Protes Terhadap Kontraknya dengan Pemerintah Israel dalam Proyek Nimbus - Timenews

TIMENEWS.co.id -   Baru-baru ini, Google pecat lebih dari 50 karyawan yang terlibat dalam protes terhadap kontrak perusahaan dengan pemerintah Israel yang dikenal sebagai Project Nimbus. 

Keputusan ini memicu kontroversi dan menyoroti berbagai masalah etis dan moral dalam kerjasama teknologi antara perusahaan besar dan pemerintah. 

Artikel ini akan membahas alasan di balik protes karyawan Google, apa itu Project Nimbus, dan mengapa Google membela proyek ini dengan keras.

Informasi ini dilansir Timenews.co.id menurut Dr. Indrawan Nugroho dalam unggahan kanal youtubenya pada 24 Mei 2024.

Latar Belakang Protes Karyawan

Protes karyawan Google bermula dari Project Nimbus, sebuah kontrak komputasi awan senilai $1,2 miliar antara Google, Amazon, dan pemerintah Israel. 

Kontrak ini mencakup penyediaan layanan cloud dan teknologi AI canggih kepada Israel, termasuk untuk kepentingan militer dan pengawasan. 

Sebagai bagian dari kesepakatan, Google mendirikan server Google Cloud di Israel, memungkinkan pemerintah Israel untuk melakukan analisis data dalam skala besar, pelatihan AI, dan hosting database menggunakan teknologi Google.

Dokumen kerjasama ini pertama kali diungkap oleh The Intercept pada 2022, yang menyebutkan bahwa layanan Google termasuk deteksi wajah berbasis AI, pengkategorian gambar otomatis, dan pelacakan objek. 

Karyawan Google khawatir bahwa teknologi ini akan digunakan untuk tujuan militer, yang bertentangan dengan perjanjian awal ketika DeepMind, perusahaan AI yang diakuisisi Google pada 2014, menyatakan teknologi mereka tidak akan digunakan untuk militer atau pengawasan.

Baca Juga: Liburan ke Nganjuk? Ini 10 Rekomendasi Tempat Wisata yang Hits dan Viral yang Wajib Dikunjungi

Kontroversi Project Nimbus

Project Nimbus menjadi kontroversial karena adanya kekhawatiran bahwa teknologi yang disediakan Google dan Amazon akan digunakan oleh Israel untuk menargetkan dan mengawasi warga Palestina, berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia. 

Kekhawatiran ini didukung oleh pernyataan Kementerian Keuangan Israel pada 2021 yang menyebutkan Nimbus akan digunakan oleh Kementerian Pertahanan.

Media Israel melaporkan bahwa serangan udara didukung oleh sistem AI penarget yang membuat para pekerja Google semakin jengkel. 

Karyawan merasa mereka tidak memiliki kontrol atas penggunaan teknologi mereka, seperti diungkapkan oleh Jackie K, peneliti di lab AI DeepMind Google, yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengawasi penggunaan teknologi oleh pelanggan cloud karena alasan privasi.

Baca Juga: 5 Pasar Paling Aneh di Dunia, Ternyata Salah Satunya Ada di Indonesia

Respon Google terhadap Protes

Respon Google terhadap protes ini adalah dengan memecat karyawan yang terlibat, termasuk insinyur perangkat lunak di Google Cloud, Edie Hatfield, yang secara terbuka menentang keterlibatan Google dalam proyek tersebut. 

Hatfield dipanggil oleh manajernya dan diberitahu bahwa aksinya merusak citra publik perusahaan dan melanggar kebijakan Google.

Pemecatan ini menimbulkan kritik dari karyawan lain, beberapa di antaranya mengundurkan diri sebagai bentuk protes. 

Karyawan merasa bahwa tindakan Google adalah upaya menekan perbedaan pendapat dan memperkuat kontrol atas mereka. 

Jane Chang, juru bicara No Tech for Apartheid, menyebutkan bahwa karyawan yang dipecat menjadi lebih dari 50 orang dan menyatakan bahwa tindakan Google merupakan upaya membungkam karyawan dan memperkuat kontrol atas mereka.

Baca Juga: Gokil! Ini Review Laptop AI Buatan Lokal yang Murah dan Kencang, Advan Ai Gen

Proyek Nimbus dan pemecatan karyawan yang memprotesnya menyoroti dilema etis yang dihadapi perusahaan teknologi besar dalam kerjasama mereka dengan pemerintah. 

Meskipun alasan Google menyatakan bahwa layanan mereka tidak digunakan untuk proyek militer yang sensitif, banyak karyawan tetap khawatir akan potensi penyalahgunaan teknologi ini.

Kontroversi ini menunjukkan bahwa perusahaan teknologi perlu lebih transparan dan bertanggung jawab atas penggunaan teknologi mereka, terutama ketika berurusan dengan pemerintah yang terlibat dalam konflik. 

Sebagai masyarakat, kita harus mendorong penggunaan teknologi yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan menolak penggunaannya untuk tindakan yang melanggar hak asasi manusia. 

Protes para karyawan Google adalah bentuk perlawanan terhadap apa yang mereka anggap sebagai keterlibatan dalam tindakan yang tidak etis, dan tindakan ini seharusnya menjadi pengingat bagi perusahaan teknologi lainnya untuk tidak mengabaikan prinsip-prinsip etika demi keuntungan semata.***