DPR Tanya Balik Kepala PPATK: Ada Gak yang Main Judi Online? - CNBC Indonesia

 

DPR Tanya Balik Kepala PPATK: Ada Gak yang Main Judi Online?

Tech

Rabu, 26/06/2024 14:55 WIB

Foto: Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. (Tangkapan Layar Youtube DPR RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Komisi III bertanya balik kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana tentang ada tidaknya pegawai PPATK yang terdeteksi bermain judi online.

Pertanyaan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman seusai Ivan mengungkapkan jumlah anggota dewan di tingkat DPR, DPRD, dan Sekretariat Jenderal nya masing-masing yang terdeteksi main judi online atau judol sebanyak 1.000 lebih orang.

"Termasuk di PPATK ada gak tuh pak yang main pak?" tanya Habiburokhman kepada Ivan dalam rapat kerja di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (29/6/2024).

Merespons pertanyaan itu, Ivan menjawab bahwa pegawai PPATK tidak ada yang terdeteksi bermain judol. Ia beralasan, ini karena jumlah pegawai PPATK juga sebetulnya hanya sedikit, yakni berjumlah sekitar 500 orang saja.

"Alhamdulillah enggak ada, cuma sedikit orangnya cuma 500 orang pegawainya," jawab Ivan.

Ivan mengungkap data jumlah anggota dewan yang bermain judol itu sebenarnya merupakan hasil respons dia terhadap permintaan Habiburokhman. Sebelum menjawab langsung pun Ivan sempat meminta izin apakah datanya boleh dibuka secara langsung atau tidak kepada para anggota dewan di Komisi III.

Foto: Suasana rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala PPATK. (Tangkapan Layar Youtube DPR RI)   Suasana rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala PPATK. (Tangkapan Layar Youtube DPR RI)

Setelah para anggota dewan menyilahkan, Ivan mengatakan, "apakah legislatif pusat dan daerah ya kita menemukan itu lebih dari 1000 orang."

Ivan pun mengaku bersedia menyerahkan detail dari data tersebut kepada para anggota dewan, khususnya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Habiburokhman merupakan anggota MKD yang juga meminta data itu.

"Ya nanti kami akan kirim surat ada lebih dari 1000 orang DPR, DPRD sama Sekretariat Kesekjenan, itu ada," tegasnya.

Ivan mengatakan, dari hasil penelusuran itu tercatat bahwa jumlah transaksinya telah mencapai 63 ribu. Adapun nilai transaksinya bisa mencapai Rp 25 miliar secara agregat atau keseluruhan transaksi, bukan tiap orang anggota dewan itu.

"Rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing transaksinya di antara mereka dari ratusan sampai sekian miliar. Tapi Rp 25 miliar itu agregat secara keseluruhan itu deposit, jadi kalau dilihat perputarannya sampai ratusan miliar juga," tutur Ivan.

Saksikan video di bawah ini:

Kominfo Putus Internet Dari Kamboja dan Filipina Demi Berantas Judol

(arm/mij)