Gegara Starlink Proyek Satelit Satria-2 Bakti Kominfo Jadi Tanda Tanya
-
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan nasib kelanjutan proyek Satria-2 seiring dengan masuknya Starlink di Indonesia.
Seperti diketahui, Starlink telah diberikan izin oleh pemerintah untuk melayani pengguna akhir atau pelanggan ritel dari sebelumnya hanya untuk pelanggan bisnis.
Sementara di sisi lain, Indonesia masih memiliki kesenjangan akses internet, dimana Bakti Kominfo memiliki tugas untuk menuntaskan persoalan tersebut. Satria-1 sudah diluncurkan dan beroperasi pada tahun 2023, sedangkan Satria-2 sedang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan konektivitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Satria-1 sudah beroperasi setelah diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Wahana ini, kapasitasnya 150 Gbps untuk menyediakan 37 ribu titik terbilang dengan menghasilkan kecepatan internet 3-5 Mbps.
Jumlah titik tersebut, masih belum memenuhi kebutuhan akses internet di titik lainnya. Hal itu yang coba diatasi Bakti Kominfo dengan Satria-2 dengan kapasitas yang lebih besar dari Satria-1, yakni hingga 300 Gbps.
Adapun target pengadaan satelit pemerintah generasi kedua itu dibutuhkan anggaran mencapai USD 860 juta atau setara dengan Rp 14,1 triliun dengan kurs USD 1 = Rp 16.466.
Plt. Direktur Sumber Daya dan Administrasi Bakti Tri Haryanto mengungkapkan nasib Satria-2 saat ini masih dalam pembahasan.
"Untuk Satria-2 menunggu dari kebijakan dari Pak Menteri ya, intinya dari demand, kita lihat lagi kebutuhan demand yang ada dan teknologi yang berkembang," ujar Tri di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (21/6/2024).
Ketika ditanya maksud dari teknologi berkembang, apakah Bakti akan menggunakan jenis satelit GEO lagi seperti Satria-1 atau satelit LEO, Tri tidak mengungkapkannya secara pasti.
"Itu masih dikaji dulu. Sebenarnya, Satria-2 sudah mendapatkan green book nanti saya coba cek kembali, saya belum jawab terlalu jauh karena memang menunggu kebijakan lebih lanjut. Skemanya juga akan berbeda, kalau Satria-1 itu KBPU, kalau Satria-2 itu pinjaman luar negeri," ungkap Tri.
(agt/fay)
Komentar
Posting Komentar