Nggak Cuma Imigrasi, PDN Kominfo yang Gangguan Ternyata Juga Layani Puluhan Kementerian dan Lembaga Lain, Ini Daftarnya - Jawa Pos

JawaPos.com - Sistem imigrasi yang pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengalami gangguan pada Kamis (20/6) kemarin. Hingga hari ini, gangguan tersebut masih terjadi dan belum dapat tertangani.

Ditjen Imigrasi menyebut kalau gangguan tersebut dikarenakan adanya masalah pada server Pusat Data Nasional (PDN). Gangguan ini tidak hanya menimpa Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta saja namun mengganggu seluruh kantor Imigrasi di Indonesia, dan mungkin juga menggangu layanan milik instansi pemerintahan lainnya. 

Belum diketahui secara pasti penyebab gangguan tersebut. Namun selain Ditjen Imigrasi, gangguan pada PDN juga diketahui menghambat proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di berbagai daerah. 

Terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut kalau tim masih bekerja menangani masalah pada PDN tersebut. Hingga Sabtu (22/6), gangguan tersebut tampaknya belum pulih.

Dengan gangguan tersebut, yang ternyata tidak hanya terjadi pada Ditjen Imigrasi, rupanya PDN Kominfo juga melayani puluhan Kementerian dan Lembaga lainnya.

Dihimpun dari laman Aptika Kominfo, berikut daftar Kementerian dan Lembaga yang dilayani oleh PDN Kominfo. Secara total ada 50 lebih, berdasarkan data yang didapat dari tahun 2020 hingga terakhir 2021 lalu.

Tahun 2020

1. ANRI (Arsip Nasional RI) 

2. BKN

3. BNPB

4. BSSN 

5. Dewan Kerajinan Nasional 

6. DKPP 

7. Kementerian Agama 

8. Kementerian ATR/BPN 

9. Kementerian Dalam Negeri 

10. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

11. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Tahun 2021

13. Badan Pengawas Pemilu 

14. BAPPENAS 

15. BIG 

16. DKKDN 

17. BKPM 

18. BMKG 

19. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) 

20. BP2MI (BNP2TKI) 

21. BPJS 

22. BPOM 

23. Badan Pusat Statistik (BPS) 

24. BRIN 

25. BSN 

26. Kantor Staf Presiden (KSP)

27. Kemenko PMK

28. Kementerian ESDM

29. Kementerian Hukum dan HAM

30. Kementerian Kesehatan

31. Kementerian Keuangan

32. Kementerian Komunikasi dan UKM

33. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

34. Kementerian Koperasi dan UKM

35. Kementerian Luar Negeri

35. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

37. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak RI

38. Kementerian Perdagangan

39. Kementerian Pertanian 

40. Kementerian PUPR

41. Kementerian Sosial 

42. Kementerian Kelautan dan Perikanan 43. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

44.Komisi Yudisial 

45. Komnas HAM 

46. LAPAN 

47. Lembaga Administrasi Negara 48. Mahkamah Konstitusi RI 

49. Ombudsman 

50. Perpustakaan Nasional 

51. PPATK

52. Setjen DPR RI 

53. Setjen MPR RI 

54. BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) 

55. Kementerian Perhubungan

56. LKPP

Kominfo mengklaim, penggunaan PDN menjadi rekomendasi terbaik bagi penyediaan infrastruktur TIK pemerintahan dengan pertimbangan efisiensi belanja dengan mengurangi duplikasi belanja, mempercepat konsolidasi data nasional, integrasi pelayanan publik nasional dan menjamin keamanan informasi dan kedaulatan data negara dan data pribadi WNI.

Sebagaimana perencanaan dan studi kelayakan PDN akan dibangun di empat lokasi, dengan tahap pertama, yaitu pembangunan di Jababeka dan penyiapan lahan di Batam. Secara paralel juga dilakukan kajian untuk pembentukan kelembagaan PDN serta pengusulannya ke dalam struktur organisasi Kemkominfo.

Sementara dalam proses pembangunan, Kemkominfo juga menyelenggarakan layanan PDN Sementara yang dapat digunakan oleh semua instansi pemerintah atau K/L/D. Dengan adanya PDN Sementara ini diharapkan proses migrasi data center dari instansi pemerintah sudah bisa berjalan secara bertahap, dan PDN Sementara inilah yang sekarang mengalami gangguan.

JawaPos.com sudah menghubungi pihak terkait di Kemenkominfo sejak Sabtu (22/6) pagi untuk memastikan apakah PDN Kominfo sudah selesai ditangani dan pulih atau belum. Namun, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kemenkominfo, Usman Kansong belum menjawab.