Tim Siber Dalami Dugaan Peretasan Data Badan Intelijen Strategis TNI
Reporter
Senin, 24 Juni 2024 23:52 WIB
Bagikan
TEMPO.CO, Jakarta - Tim Siber TNI saat ini masih memeriksa dan mendalami dugaan peretasan data milik Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. "Terkait (informasi) akun X Falcon Feed yang menyiarkan bahwa data BAIS TNI diretas, sampai saat ini masih dalam pengecekan mendalam oleh Tim Siber TNI," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar saat dihubungi di Jakarta, Senin, 24 Juni 2024, seperti dilansir Antara.
Di lini masa media sosial X, akun @FalconFeeds.io yang rutin memantau aktivitas siber, termasuk dari situs gelap (dark web), mengumumkan adanya peretasan oleh peretas MoonzHaxor dari BreachForum terhadap sistem BAIS. Mereka mengklaim telah menguasai sejumlah data milik badan intelijen militer Indonesia itu.
Baca Juga:
Para peretas itu, dalam forum jual beli data gelap di dark web, juga menyediakan contoh data yang mereka kuasai. Mereka menjanjikan data lengkap kepada mereka yang ingin membayar. Unggahan itu, hingga Senin 24 Juni 2024 pukul 10.39 WIB, telah dilihat oleh 484.000 pengguna X. Dalam tangkapan layar laman BreachForum, MoonzHaxor diketahui bergabung dalam komunitas peretas itu sejak September 2023.
Peretas yang sama pada 22 Juni 2024 juga mengumumkan dia berhasil meretas sistem Indonesia Automatic Finger Indentification System (INAFIS) Kepolisian Negara Republik Indonesia. Data-data yang diklaim diretas dari sistem INAFIS mencakup gambar sidik jari, alamat email, dan aplikasi SpringBoot dengan beberapa konfigurasi. Data-data itu dijual oleh MoonzHaxor seharga 1.000 dolar AS (setara Rp 16,3 juta).
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI Hinsa Siburian saat jumpa pers di Jakarta, Senin, 24 Juni 2024, menjelaskan bahwa data-data yang diklaim diretas oleh MoonzHaxor itu data-data lama. "Ini sudah kami konfirmasi dengan kepolisian, bahwa itu adalah data-data lama mereka yang diperjualbelikan di dark web itu," kata dia.
Baca Juga:
Hinsa menegaskan bahwa sistem Polri saat ini tidak mengalami gangguan dan tetap berjalan dengan baik. "Kami yakinkan bahwa sistem mereka berjalan dengan baik,” ucap dia sembari menegaskan bahwa dugaan peretasan data INAFIS ini tidak terkait dengan insiden serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang membuat layanan imigrasi terganggu.
LAPORAN UTAMA
Rekomendasi Artikel
Server TNI Dinonaktifkan Sementara Imbas Peretasan 210 Lembaga dari PDNS
2 jam lalu
Ratusan lembaga terkena peretasan dari virus ransomware LockBit 3.0 sehingga tidak bisa mengakses webiste-nya.
Penjelasan BSSN soal Data Penting Nasional Diperjualbelikan di Dark Web
10 jam lalu
Peretasan awal mula diketahui oleh BSSN pada 20 Juni 2024 dini hari.
DPR Buka Peluang Panggil Menkominfo soal Gangguan di Pusat Data Nasional
13 jam lalu
Komisi I akan memberi waktu beberapa hari kepada Menkominfo Budi Arie.
Menkominfo Tegaskan Tak Akan Bayar Tebusan Rp 131 Miliar yang Diminta Peretas
14 jam lalu
Menkominfo Budi Arie menegaskan pemerintah tidak akan membayar tebusan Rp 131 miliar yang diminta peretas Pusat Data Nasional.
Peretasan Pusat Data Nasional Sementara, Website Kemendikbud jadi Korban
14 jam lalu
Website milik Kemendikbud menjadi korban peretasan yang terjadi di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
TNI Tegaskan Tukang Ojek yang Ditembak TPNPB OPM Bukan Mata-mata Militer
1 hari lalu
Kapuspen TNI membantah tudingan soal mata-mata TNI yang ditembak TPNPB-OPM.
Polres Bandara Soekarno-Hatta Gelar Jumat Curhat, Bahas Pengamanan Pilkada dengan TNI
2 hari lalu
Dalam program Jumat Curhat itu. Polres Bandara Soekarno-Hatta hendak menyerap berbagai aspirasi, saran dan masukan dari berbagai pihak.
Citra KPK Paling Rendah, ICW: Bukan Hal Mengejutkan
2 hari lalu
ICW menyatakan kinerja KPK terus menurun dalam lima tahun terakhir.
10 Ciri-Ciri HP Diretas dan Cara Mengatasinya
3 hari lalu
Berikut ini tanda-tanda ponsel diretas menurut Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DJPPI) Kementerian Kominfo.
Koalisi Pertanyakan Urgensi Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo
4 hari lalu
Pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo disebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Komentar
Posting Komentar