Begini Respons Jokowi soal Desakan agar Budi Arie Mundur usai PDNS Diretas - Nasional Tempo
Rabu, 3 Juli 2024 11:55 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak memberikan jawaban yang lugas ketika ditanya desakan mundur terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. Seruan pencopotan terhadap Budi Arie muncul imbas peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN).
"Semuanya sudah dievaluasi," kata Jokowi usai meresmikan pabrik batrei kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu, 3 Juli 2024.
PDN, yang dikelola oleh Kemenkominfo dan BSSN diretas sejak 20 Juni 2024, oleh data Ransomware LockBit 3.0. Ransomware merupakan istilah jenis malware yang menyerang sistem data.
Pusat Data Nasional Sementara yang ada di Surabaya itu mengelola 73 data kementerian lembaga serta ratusan milik pemerintah daerah. Kominfo dan BSSN bertanggung jawab atas Pusat Data Nasional dinilai gagal menjaga objek vital dan strategis tersebut.
Warganet mengkritik Budi Arie, yang juga menjabat Ketua Umum Projo, usai PDN diretas. Organisasi Masyarakat Sipil yang memperjuangkan hak digital, SafeNET, memulai petisi menyerukan Budi Arie mundur sebagai Menkominfo. Sampai Rabu siang, 3 Juli 2024, petisi itu didukung 22.000 orang.
Menanggapi petisi Safenet, Budi Arie menilai itu merupakan hak masyarakat untuk bersuara. “Ah no comment, itu hak masyarakat untuk bersuara,” ujarnya usai rapat bersama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis malam, 27 Juni 2024.
Usai meresmikan pabrik batrei listrik di Karawang hari ini, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah sudah mengevaluasi peretasan PDN. Kepala negara mengharapkan ke depan ada back up dari data nasional.
Jokowi tidak merinci secara detail ketika ditanya apa evaluasi untuk memperkuat sistem siber. Namun Eks Gubernur Jakarta ini mengatakan yang paling penting ada solusi supaya peristiwa yang sama tidak kembali terjadi.
"Di-back up data nasional kita, agar kalau ada kejadian kita gak terkaget kaget. Ini terjadi di negara lain, bukan kita saja," kata Jokowi.
Pakar digital Anthony Leong menyesalkan adanya gangguan yang terjadi pada sistem PDN. Dia menyebut gangguan ini merupakan sebuah krisis besar yang berdampak luas hingga beberapa layanan terganggu, termasuk keimigrasian.
"Ini masalah besar dan seharusnya bisa diantisipasi. Apakah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menaungi PDN sudah memiliki manajemen krisis untuk memitigasi masalah PDN?” kata Anthony dalam keterangan tertulis pada Senin, 25 Juni 2024.
Pilihan Editor: Tanggapan Jokowi soal Peretasan PDN: Terjadi di Negara Lain, Bukan Kita Saja
Jokowi Tanya Menkes, Kenapa Alat Kesehatan dan Harga Obat Mahal?
10 menit lalu
Jokowi pertanyakan ke Menkes Budi Gunadi Sadikin, soal harga obat yang lebih mahal di banding negara lain. Apa sebabnya?
Baca SelengkapnyaRumah Pensiun Jokowi Bertetangga dengan Restoran Milik Pembalap Roy Haryanto
1 jam lalu
Rumah pensiun Jokowi yang diberikan oleh negara kepada Presiden Joko Widodo bertetangga dengan restoran milik pembalap Rio Haryanto.
Baca SelengkapnyaUtut Adianto Sebut PDIP Tak Pernah Berseberangan dengan Jokowi
1 jam lalu
Utut Adianto mengatakan PDIP hingga saat ini masih menjadi partai pendukung Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Baca SelengkapnyaAlasan Geng Brain Cipher Rilis Kunci Buka Data PDNS Gratis Sampai Minta Maaf ke Warga Indonesia
1 jam lalu
Alasan kelompok Brain Cipher berikan kunci dekripsi gratis untuk buka data yang dienkripsinya
Baca SelengkapnyaJokowi Klaim Pabrik Baterai EV di Karawang Bawa Indonesia jadi Pemain Global
1 jam lalu
Presiden Jokowi menyebut pembangunan PT HLI Green Power dibarengi dengan pembangunan ekosistem mulai dari raw material, smelter, hingga prekursor, sebelum masuk produksi ke EV baterai
Baca SelengkapnyaKapuspen Sebut Wacana Pembentukan Angkatan Siber TNI Masih Digodok
1 jam lalu
Kapuspen TNI, Mayor Jenderal Nugraha Gumilar menyebut wacana pembentukan angkatan siber militer ini masih dalam tahap penggodokan.
Baca SelengkapnyaJokowi Tepis Isu Cawe-cawe di Pilkada 2024: Saya Bukan Ketua Partai
1 jam lalu
Presiden Jokowi kembali menegaskan urusan Pilkada 2024 merupakan kewenangan partai politik. Ia pun menepis soal tawarkan Kaesang ke partai.
Baca SelengkapnyaDitanya Pelantikan Kepala Daerah, Jokowi Lempar ke KPU
2 jam lalu
Jokowi belum bisa memastikan kapan pemerintah memutuskan jadwal pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Resmikan Pabrik Baterai Mobil Listrik di Karawang, Luhut: Visi yang Jadi Kenyataan
3 jam lalu
Luhut mengatakan peresmian pabrik baterai mobil listrik yang diklaim sebagai pabrik terbesar se-Asia Tenggara itu menandai era baru Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi Boyong 1.740 ASN dari Jakarta ke IKN Mulai September 2024, Siapa Rombongan Awal Terangkut?
3 jam lalu
Mulai September 2024, sejumlah 1.740 ASN akan diboyong Jokowi dari Jakarta ke IKN, siapa saja rombongan awal yang akan berangkat
Baca Selengkapnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar