Belum Selesai Masalah PDN, Data Milik Kominfo Bocor dan Dijual

JAKARTA, SELULAR.ID – Belum selesai penanganan ransomware Brain Chiper yang menyerang PDNS 2, kini hacker justru menjual data-data yang diduga milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Para hacker itu menjual data milik Kominfo tersebut di situs BreachForums.

Data diduga milik Kementerian Komunikasi dan Informatika disebut-sebut telah bocor.

Bahkan, data yang diduga milik Kominfo ini dijajakan oleh hacker di situs jual beli hasil peretasan, BreachForums, dengan harga USD 121.000 atau setara Rp 1,9 miliar.

Informasi ini diungkap oleh akun X.com FalconFeeds.io (@FalconFeedsio) belum lama ini.

TONTON JUGA:

Adapun penjual dari data-data yang diduga milik Kominfo ini adalah akun Aptikakominfo.

Data-data milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang diduga bocor itu berisikan berbagai jenis data.

Mulai dari data-data pribadi meliputi NIK, detail rekening perbankan, hingga nomor rekening.

Lalu ada pula data berupa lisensi software sistem keamanan dan dokumen kontrak dari Pusat Data Nasional dari tahun 2021-2024.

Sang hacker juga memberikan sejumlah sampel untuk membuktikan kalau data yang dia jual itu benar adanya.

Sampel tersebut meliputi lisensi software, nomor induk kependudukan (NIK), hingga detail rekening dan nomor bank.

Saat ini Kominfo belum memberikan informasi tentang hal ini.

Meski begitu, informasi tentang kebocoran data ini muncul tak begitu lama setelah tumbangnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 karena serangan ransomware beberapa waktu lalu.

Strategi Perkuat Keamanan Siber

Terlepas dari itu, Menko Polhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) Hadi Tjahjanto menyatakan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) akan meningkatkan keamanan siber di Indonesia.

Langkah ini dilakukan setelah ada serangan ransomware Brain Cipher yang ditujukan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

Menurut Menko Polhukam, salah satu langkah yang akan dilakukan adalah dengan menyambungkan ke komando kendali BSSN.

“BSSN juga akan terus meningkatkan keamanan siber dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan, termasuk mengaktifkan CISRT, Computer Security Incident Response Team yang akan dimonitor oleh BSSN,” tuturnya.

Lebih lanjut Menko Polhukam menuturkan, salah satu hal yang akan dilakukan tim ini adalah memantau apabila nantinya ada notifikasi yang dikirimkan ke lembaga terkait, tapi tidak ada aksi.

Tidak hanya itu, Hadi mengatakan, ada pula rencana untuk meninjau kembali Peraturan Persiden terkait operasional siber, termasuk BSSN dan jajarannya.

SIMAK JUGA:

Ikuti berita Selular.id di Google News