Pasca Hacker Serang PDNS 2, Jokowi Tenggat Layanan Publik Pulih Juli Ini - Jawa Pos

By - Gudang Informasi • 1 year ago

Table of Content

Pasca Hacker Serang PDNS 2, Jokowi Tenggat Layanan Publik Pulih Juli Ini - Jawa Pos

JawaPos.com – Serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 hingga kemarin (1/7) masih mengganggu layanan publik. Namun, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto berjanji bahwa seluruh layanan publik bakal pulih total pada bulan ini. Untuk memastikan target itu terwujud, pemerintah akan meningkatkan cold site di Batam menjadi hot site.

Keterangan tersebut disampaikan Hadi setelah memimpin rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri di Jakarta kemarin. Dalam rapat itu turut hadir Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi serta Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Hinsa Siburian. ”Kami membahas tindak lanjut perintah Bapak Presiden (Joko Widodo) agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada Juli 2024,” terang dia.

Jumat (28/6) pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas serangan ransomware ke PDNS 2. Budi Arie dan Hinsa Siburian termasuk pejabat yang dipanggil presiden. Kemarin Hadi menindaklanjuti arahan yang disampaikan presiden. ”Dari hasil rakor dapat saya simpulkan bahwa PDNS 2 bisa melakukan pelayanan secara aktif pada Juli 2024,” tegas mantan panglima TNI tersebut.

Langkah yang diambil pemerintah adalah memaksimalkan salah satu ekosistem PDNS. Sebagaimana diketahui, ekosistem PDNS yang ada saat ini terdiri atas PDNS 1 di Serpong, PDNS 2 di Surabaya, dan cold site di Batam. ”Situs dingin (cold site, Red) di Batam akan mem-back up dengan meningkatkan kemampuannya menjadi hot site, khusus untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat strategis,” terang Hadi.

Dengan begitu, cold site di Batam akan menjalankan fungsi sebagai disaster recovery center (DRC). ”Jadi, kalau kita ketahui ada DRC, Batam itu menjadi DRC yang mampu memberikan pelayanan secara autogate, mampu memberikan pelayanan secara interactive service,” jelasnya.

Hadi mencontohkan lumpuhnya layanan keimigrasian ketika ransomware menyerang PDNS 2. Pemulihan pasca gangguan tersebut dia pastikan tuntas pada bulan ini. Pemerintah juga sudah mendapat laporan dari BSSN terkait upaya meningkatkan keamanan siber. ”Dengan cara menyambungkan ke Komando Kendali BSSN di Ragunan. Termasuk juga mengaktifkan CSIRT, Computer Security Incident Response Team, yang akan dimonitor oleh BSSN apabila ada notifikasi yang disampaikan, namun tidak ada aksi,” bebernya.

Hadi mengungkapkan, Presiden Jokowi telah memerintahkan peninjauan kembali peraturan presiden dan instruksi presiden terkait dengan operasional siber. Termasuk di antaranya operasional BSSN dan jajarannya. ”Sehingga nantinya komando kendali itu mudah apabila terjadi permasalahan,” ucapnya.

Pemerintah juga mengimbau seluruh user dan tenant untuk ekstrahati-hati. Pemerintah akan menyebar edaran agar user dan tenant meningkatkan kewaspadaan dalam menggunakan password. ”Dan setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki back-up. Itu mandatory, tidak opsional lagi,” terangnya.

Hadi menyatakan, back-up tersebut penting jika gangguan kembali muncul dalam operasional PDNS. Hadi menyebutkan, back-up data itu akan diperkuat lagi dengan cloud cadangan yang dibuat per zona. ”Jadi, nanti data-data yang sifatnya umum, kemudian data-data yang memang seperti statistik dan lain sebagainya, itu akan disimpan di cloud. Sehingga tidak penuh data di PDN,” katanya.

Lebih lanjut, berdasar digital forensik yang dilakukan BSSN, Hadi menyampaikan bahwa mereka telah menemukan sumber kebocoran yang menyebabkan PDNS 2 terkena serangan ransomware. ”Kami sudah bisa mengetahui siapa user yang selalu menggunakan password-nya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini,” ujarnya. Atas temuan tersebut, BSSN bakal melakukan tindak lanjut. Termasuk opsi proses hukum.

Seusai rapat itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian tidak merespons pertanyaan awak media. Keduanya bergegas masuk ke dalam mobil dan meninggalkan kantor Kemenko Polhukam.