3 Kecamatan Terluar Kota Ternate Butuh Jaringan Internet - RRRi
Table of Content
RRI.co.id - 3 Kecamatan Terluar Kota Ternate Butuh Jaringan Internet
KBRN, Ternate: Permasalahan pendidikan di Kota Ternate seolah tak pernah usai terutama di tiga kecamatan terluar Batang Dua, Hiri, dan Moti (BAHIM) Kota Ternate, salah satunya jaringan internet di sekolah yang belum memadai.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Ternate, Nurlaela Syarif menyatakan, belum ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat sesuai amanat UUD dan Pancasila.
Kenapa demikian? Karena ini soal akses internet, tiga pulau Terluar di kota Ternate menjadi contoh.
“Mereka dalam pelaksanaan pendidikan dituntut harus assemen, pelaksanaan ANBK yang semuanya menggunakan jaringan internet,” ujarnya.
Menurut Nurlaela, pemerintah pusat kalau buat kebijakan harus berpikir di level daerah, karena mereka di sana dari satu daerah ke daerah lain ditempuh menggunakan jalur darat.
“Beda halnya dengan kita di sini yang harus melewati ombak belum lagi kalau daerahnya di pelosok," tuturnya.
Nurlaela mengaku, pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah giat melakukan pemerataan jaringan internet.
"Walaupun program Pemerataan ini telah digiatkan oleh pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah tidak ada keberpihakan, maka hal itu sama saja,” katanya.
Nurlaela mengatakan, Kota Ternate ini memasuki tahun ketiga, dimana di tiga pulau terluar tidak ada keadilan sosial.
“Warga sekolah saat melakukan kegiatan yang bersentuhan dengan teknologi atau internet, mereka harus mencari titik yang ada jaringan,” jelasnya.
Nurlaela menambahkan, jika pemerintah daerah memiliki keberpihakan, maka itu harus dilakukan secara nyata. Misalnya Infokom Ternate harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik), karena Disdik sudah melakukan titik pemetaan zonasi terkait dengan terkendala sistem internet di dacrah pulau terluar.
“Tetapi tindak lanjut dari Infokom belum ada sampai dengan saat ini. DPRD pada periode ini akan menyampaikan problem tersebut pada saat rapat dengar pendapat dengan OPD terkait,” ujarnya.
Dikatakan, problem pendidikan mash sangat luar biasa krusial, maka DPRD mohon bersabar dan pihaknya juga mengapresiasi guru-guru yang ada di pulau terluar dan orangtua.
“Dalam rangka menjaga mutu pendidikan demi anak-anak, mereka bergotong royong menciptakan itu paling tidak agar anak-anaknya bisa menikmati pendidikan yang baik dan berkeadilan," katanya mengakhiri.