Budi Gunawan Wanti-wanti Pemda soal Penetapan UMP: Terlalu Tinggi Bisa Ganggu Ekonomi
Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan mengingatkan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mencermati penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK).
Sebab, penetapan UMP dan UMK harus dicermati serta dipertimbangkan dengan matang agar tak terjebak kepada kebijakan yang populis.
Hal tersebut disampaikan Budi Gunawan dalam paparannya di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 7 November 2024.
Menko Polkam) RI Budi Gunawan alias BG.
- Tangkapan Layar YouTube Kemendgri
"Terkait penetapan UMP, UMK, keputusan ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak terjebak kepada kebijakan yang populis," kata Budi Gunawan.
Ia menambahkan bahwa upah minimum yang terlalu tinggi dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Selain itu, upah yang terlalu tinggi juga berpotensi pelanggaran terhadap aturan.
"UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita, menurunkan rekrutmen tenaga kerja baru, mendorong pekerja ke sektor informal, dan ujung-ujungnya menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan," kata Budi Gunawan.
Di sisi lain, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu berharap agar pemerintah daerah mendukung demokrasi yang jujur, adil dan damai menjelang kontestasi Pilkada 2024.
Ia meminta agar setiap kepala daerah mampu melakukan perencanaan dengan rinci untuk mengantisipasi risiko yang kemungkinan akan terjadi.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
"Selanjutnya terkait dengan Pilkada serentak, kita semua berharap agar pesta demokrasi betul-betul bisa berjalan dengan aman lancar jurdil dan damai. Untuk itu kami mengusahakan kepada setiap kepala daerah agar melakukan perencanaan dengan detail dan sebaik-baiknya," kata Budi Gunawan.
"Gunakan kontigensi plan untuk mengantisipasi setiap risiko yang berpotensi muncul, jangan sampai kita terdadak atau panik oleh perkembangan situasi di luar kendali kita," imbuhnya.
Budi Gunawan Minta Kepala Daerah Hati-hati Buat Kebijakan yang Berpotensi Timbulkan Gejolak
Menurut Budi Gunawan alias BG, seluruh kepala daerah mesti meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, yudikatif dan legislatif.
VIVA.co.id
7 November 2024
Komentar
Posting Komentar