Kecerdasan Buatan, AI,
RRI.co.id - DeepSeek dan Beijing Atasi Masalah Privasi Data
KBRN, Batam: DeepSeek, sebuah startup AI asal Tiongkok yang semakin populer, kini mendapat sorotan terkait masalah privasi dan keamanan data. Banyak regulator di seluruh dunia mulai mengkritik kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan ini. Pada hari Jumat, DeepSeek mengeluarkan pernyataan yang mengingatkan publik tentang adanya misinformasi dan akun palsu yang mengatasnamakan perusahaan mereka, yang menyesatkan informasi mengenai layanan yang mereka tawarkan.
Untuk pertama kalinya, Kementerian Luar Negeri Tiongkok angkat bicara mengenai masalah privasi data ini. Dalam sebuah konferensi pers, juru bicara kementerian menegaskan bahwa pemerintah Tiongkok sangat memprioritaskan keamanan dan privasi data. Mereka juga menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah meminta perusahaan atau individu untuk mengumpulkan data secara ilegal. Pernyataan ini muncul setelah Korea Selatan memblokir akses DeepSeek ke komputer pemerintah dan beberapa negara seperti Australia, Jepang, Taiwan, dan Italia juga memberlakukan pembatasan.
Dilansir dari Arirang, Komisi Perlindungan Informasi Pribadi di Seoul mengungkapkan bahwa mereka sedang melakukan analisis mendalam terhadap kebijakan privasi DeepSeek. Mereka mengingatkan pengguna untuk berhati-hati saat menggunakan platform tersebut. Penyidikan resmi telah dilayangkan ke DeepSeek mengenai cara mereka mengumpulkan dan menyimpan data pribadi, namun hingga saat ini perusahaan tersebut belum memberikan tanggapan.
DeepSeek juga mendapat kritik karena diduga mengumpulkan data yang tidak perlu, seperti pola atau ritme penekanan tombol, yang menurut beberapa ahli tidak relevan dengan layanannya. Hal ini dianggap berlebihan, terutama karena tidak ada pilihan bagi pengguna untuk "memilih keluar" dari pengumpulan data tersebut, berbeda dengan platform lain seperti ChatGPT yang memberikan opsi tersebut.
Meskipun belum ada bukti bahwa data yang dikumpulkan oleh DeepSeek dibagikan kepada pihak ketiga, para ahli menilai bahwa keraguan mengenai penggunaan data sensitif, terutama yang digunakan oleh kementerian pemerintah, harus segera diselesaikan sebelum platform ini digunakan lebih lanjut.
Komentar
Posting Komentar