Koalisi Ojol Nasional Desak Kemenaker Tak Jadikan Driver Alat Politik!
Jakarta, Beritasatu.com - Koalisi Ojol Nasional (KON) menyampaikan penolakan tegas terhadap praktik politisasi pengemudi ojek online (ojol). Ratusan driver ojol dari berbagai komunitas yang tergabung dalam KON menilai praktik ini marak terjadi belakangan ini. Desakan ini secara langsung ditujukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
ADVERTISEMENT
Ketua Presidium KON Andi Kristianto mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan isu kesejahteraan dan perlindungan ojol demi keuntungan politik pribadi. Menurutnya, kondisi sulit yang dialami para pengemudi justru dijadikan alat untuk kepentingan elite tertentu.
"Yang perlu kita ketahui, ojol sedang tidak baik-baik saja. Banyak kepentingan elite yang memanfaatkan ojol dengan cara membelah-belah kami demi kepentingan pribadi dan kelompoknya," kata Andi di Jakarta, Sabtu (9/5/2025).
Lebih lanjut, Andi menyoroti sejumlah isu sensitif seperti desakan tunjangan hari raya (THR), jaminan pensiun, hingga perubahan status kemitraan menjadi karyawan tetap. Ia menduga isu-isu ini sengaja digulirkan oleh kelompok tertentu untuk pencitraan atau kepentingan elektoral, bukan berasal dari aspirasi murni komunitas ojol.
Andi menilai bahwa ketidakadilan yang dialami driver ojol hanya dijadikan panggung politik untuk meraih simpati masyarakat atau memperkuat posisi tawar pihak tertentu tanpa melibatkan pengemudi dalam pengambilan keputusan.
Sebagai contoh, Andi menyoroti isu perubahan status hubungan kerja kemitraan menjadi karyawan tetap. Ia menjelaskan bahwa sejak awal, para pengemudi memahami status mereka sebagai mitra, bukan buruh formal. Namun, sistem kemitraan yang ada belum didukung regulasi yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para driver.
"Kami tahu dari awal, saat mendaftar, status kami adalah mitra. Tapi yang kami sayangkan, sampai sekarang belum ada aturan yang menjamin kemitraan ini adil dan seimbang. Kami tidak ingin jadi buruh, tapi juga tidak mau terus-menerus jadi mitra yang dirugikan."
Dalam konteks ini, Andi berpendapat bahwa narasi elite mengenai perubahan status kerja driver ojol bukanlah solusi yang tepat. Menurutnya, hal ini justru berpotensi menjadi jebakan yang merugikan banyak pihak, terutama pengemudi berusia lanjut yang mungkin tidak memenuhi kriteria usia kerja formal.
"Kalau dipaksa masuk ke sistem ketenagakerjaan formal, bagaimana nasib driver berusia lanjut? Apakah mereka harus tersingkir? Apakah keluarga mereka akan tetap bisa bertahan?" ucapnya ketua presidium Koalisi Ojol Nasional ini.
Andi menekankan bahwa jika pemerintah ingin memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan driver ojol, pendekatan politis harus dihentikan. Ia mendesak pemerintah untuk mulai menyusun regulasi yang adil dan berpihak kepada pengemudi, dengan melibatkan komunitas ojol sebagai pihak utama.
"Kami tidak butuh janji kosong. Yang kami perlukan adalah sikap yang konsisten dan bertanggung jawab. Jangan membuat gaduh dengan ucapan tanpa dasar. Kalau ucapan sudah dibuat di ruang publik, maka seharusnya punya keberanian untuk dievaluasi secara terbuka," tegasnya dalam desakan Koalisi Ojol Nasional terkait driver ojol yang dijadikan alat politik.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar